Home / Headline / Hutan Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

Hutan Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

Oleh : Albar S Subari SH SU (Ketua
Pembina Adat Sumatera Selatan)

Hutan adat termasuk di dalam makna hak asal usul dari suatu kesatuan masyarakat hukum adat yang berada di nusantara Indonesia sebagai mana dimuat dalam Pasal 18 B ayat 2 Undang Undang Dasar 1945.

Hal asal usul dimaksud diatas adalah bagian dari hak komunal, atau istilah lain hak purba (MM. Djojodigoeno), hak pertuanan (Supomo), hak ulayat .Dalam tulisan ini kita menggunakan istilah Hutan Adat.

Semula hutan adat adalah bagian dari hutan negara sebagai mana dimuat dalam Pasal 4 ayat 1 yang berbunyi Semua hutandi dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalam nya dikuasai oleh negara untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat .

Ayat 2 .Penguasaan hutan oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memberi wewenang kepada pemerintah untuk :
a. Mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan.
b. Menetapkan status wilayah tertentu sebagai wilayah hutan atau kawasan hutan dan
c. Mengatur dan menetapkan hubungan hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan perbuatan hukum mengnai kehutanan.

Pasal 5 ayat 1 Undang Undang Nomor 41 tahun 1999 : status dan fungsi hutan terdiri dari hutan negara dan hutan hak. Ayat 2 dari pasal 5 tersebut hutan negara sebagaimana dimaksud ayat 1 termasuk Hutan Adat.
Atas ketentuan pasal diatas, beberapa lembaga sosial masyarakat melakukan uji materil ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia akhirnya keluar lah putusan nomor 35/PUU-X/2012.

Didalam putusan tersebut Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat antara lain :
Pertama, pernyataan Mahkamah Konstitusi bahwa UU Kehutanan yang selama ini memasukkan hutan adat sebagai hutan negara merupakan bentuk pengabaian terhadap hak hak masyarakat hukum Adat dan merupakan pelanggaran konstitusi.

Kedua: hutan adat dikeluarkan posisi nya dari sebelumnya merupakan bagian dari hutan negara kemudian dimasukkan sebagai dari kategori hutan hak. Hal ini sebagai konsekuensi dari perubahan pasal 1 angka 6 UU Kehutanan.

Sebelum putusan MK maka hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Setelah putusan nya : Hutan adat adalah yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Dengan demikian hutan adat itu masuk kembali menjadi hak komunal.

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 35/2012 menetapkan bahwa ada tiga subjek hukum yang diatur dalam undang undang kehutanan, yakni Negara. Masyarakat Hukum Adat dan pemegang hak atas tanah yang atasnya terdapat hutan.

Wewenang negara terhadap hutan adat dibatasi sejauh mana isi wewenang yang tercakup dalam hutan adat
Meskipun ada perbedaan otoritas negara terhadap hutan negara dan hutan adat, tetapi ada otoritas umum yang dimiliki oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu menentukan status tanah negara, hutan adat dan hutan hak perorangan atau badan hukum

Pokok pikiran lain dari putusan nomor 35 tahun 2012 adalah penegasan bahwa masyarakat adat merupakan penyandang hak. Sehingga dapat bertindak sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban. Keberadaan masyarakat adat harus tunduk kepada batasan batasan yang ditentukan konstitusi antara lain masyarakat adanya masih ada, selaras dengan perkembangan zaman dan tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prinsip tidak bertentangan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Mahkamah Konstitusi dimaknai bahwa keberadaan masyarakat hukum adat bukan untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia.

Lebih lanjut pengaturan tentang subjek hukum masyarakat hukum adat, criteria dan tata cara diatur berdasarkan undang undang.#

x

Jangan Lewatkan

Ketua MPR Minta Pemerintah Korea Selatan Berikan Perhatian Khusus Kepada WNI Penderita Corona

Jakarta, BP–Ketua MPR RI Bambang Soesatyo melalui Wakil Ketua Parlemen Korea Selatan meminta pemerintah Korea Selatan memberikan perhatian khusus terhadap ...