Ultimate magazine theme for WordPress.

DPRD Sumsel Setelah Evaluasi APBD Sumsel 2020, Honor Standarisasi Honorium Guru Honor Berjalan

BP/IST
Muchendi Mahzarekki

Palembang, BP

Tindaklanjut dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler dan peraturan Menteri Keuangan No 9 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan Menteri Keuangan tentang pengelolaan alokasi khusus non fisik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait dana bantuan operasional sekolah tahun 2020.
“ Tindaklanjut dari sini Kepala Dinas Pendidikan Sumsel membuat surat edaran, jadi ada standarisasi untuk jumlah honorium guru honor, untuk itu perbulannya sudah ditentukan berdasarkan jumlah jam mengajar perminggu Rp25 ribu sampai Rp65 ribu perjam ,” kata Wakil Ketua DPRD Sumsel sekaligus koordinator komisi V yang membidangi masalah kesehatan (Kesra) Muchendi Mahzarekki, Senin (9/3).
Sedangkan untuk tenaga kependidikan honorer besarnya honor diberikan Rp 500 ribu sampai Rp 1,5 juta perbulan.
“ Ketentuan surat edaran ini untuk SMA/SMK di provinsi Sumsel, jadi ini juga ada persyaratan-persyaratan yang harus terpenuhi seperti tercatat di dapodik, memiliki NUPTK, belum menerima tunjangan profesi guru,” katanya.
Surat edaran ini menurutnya sudah diedarkan melalui Kepala Dinas Pendidikan Sumsel Reza Fahlevi dan ini berlaku setelah surat edaran ini sampai kepada kepala sekolah yang ada di Sumsel.
“ Kita belum dapat laporan dari Kepala Dinas Pendidikan berapa guru honor menerima anggaran ini , jumlahnya puluhan ribu guru honor yang ada di Sumsel,” katanya.
Pihaknya berharap setelah evaluasi APBD Sumsel tahun 2020 dari Kemendagri lalu diperdakan setelah itu rencana tersebut bisa berjalan dan mendapatkan yang terbaik bagi guru honor yang ada di Sumsel.
“ Anggarannya dari BOS yang menggunakan APBN,” katanya.
Sebelumnya Plt Kepala Dinas Pendidikan Sumsel Drs Riza Pahlevi MM, mengeluarkan edaran tentang pengelolaan alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2020. Yang mana besaran honorarium pendidik non PNS diberi 50 persen dari dana BOS yang didapat.
Saat dikonfirmasi via telepon, Riza menyatakan, pembayaran honor guru honorer dan tenaga kependidikan baik di sekolah negeri dan swasta maksimum 50 persen dari jumlah dana BOS regular diterima sekolah.
“Guru dan tenaga kependidikan yang berhak menerima dana BOS adalah mereka yang memenuhi persyaratan, yakni terdaftar di Dapodik pertanggal 31 Desember 2019, memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK), belum menerima tunjangan profesi guru. Begitu juga dengan tunjangan lain seperti tunjangan pegawai honor daerah termasuk yang dibayar berdasarkan Tunjangan surat perjanjian kerja (SPK) dari Pemprov Sumsel,” jelasnya.
Riza menyebutkan, adapun besaran honorarium guru honorer perbulan ditentukan berdasarkan jumlah jam mengajar perminggu yaitu Rp 25-65 ribu per jam. Sedangkan untuk tenaga kependidikan honorer besarnya honor diberikan Rp 500 ribu sampai Rp 1,5 juta perbulan.
Ketentuan-ketentuan ini berlaku untuk sekolah jenjang SMA dan SMK serta sekolah luar biasa (SLB) di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel. ‘’Untuk pembayaran honor guru dan tenaga pendidikan honorer ini diberikan pada bulan Januari 2020 yang lalu,” tegasnya.
Riza berharap, langkah yang telah diberikan Kemendikbud ini dapat meningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan honorer. “Ini merupakan langkah pertama untuk memperbaiki kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan honorer yang telah berdedikasi selama ini,” ujarnya.
Lebih lenjut Riza mengatakan, tahun ini skema penyaluran dana BOS menjadi tiga tahap yang sebelumnya empat tahap pertahun. Penyaluran tahap pertama berjumlah 30 persen, tahap kedua 40 persen, sementara tahap ketiga 30 persen. “Pencairan tiga tahap ini dianggap lebih sederhana dibanding penyaluran dengan skema sebelumnya,” katanya.#osk

Jangan Lewatkan
Komentar Anda
Loading...