Home / Headline / Delik Adat Ujud Budaya

Delik Adat Ujud Budaya

Oleh : Albar S Subari SH SU (Ketua
Pembina Adat Sumatera Selatan)

Guna memudahkan pembahasan lebih dahulu, perlu kita menyamakan persepsi mengenai delik adat.
Delik adat apakah sama dengan “strafbaar feit” atau delict. Strafbaar feit perbuatan yg oleh undang undang ditetapkan sebagai perbuatan yang dapat dipidana.
Ini wajar untuk masyarakat yang menganut asas legalitas yang hanya mengenal hukum tertulis atau codex. Namun apakah demikian halnya dengan masyarakat sebagian besar hukumnya tidak tertulis?.
Apabila bertitik tolak dari pengertian strafbaar feit yang demikian tadi, wajar untuk mengartikan delik adat sebagai perbuatan yang oleh adat ditetapkan sebagai perbuatan yang dapat dipidana.
Moeljatno mengatakan delik adat perbuatan yang dilarang dan diancam pidana.Larangan ini harus disebut dan dikenal dalam hukum adat. Adapun dikenakannya perbuatan itu oleh larangan tidak tertulis itu karena menimbulkan kerugian bagi pihak lain oleh karena nya patut menanggung akibatnya.
Adapun menanggung akibat itu merupakan nestapa baik bersifat rohani pun jasmaniah.
Bagaimana hubungannya dengan budaya. Pada hakekatnya budaya itu mempunyai tiga perujudan, yaitu ujud kebudayaan sebagai suatu komplexs dari idee, gagasan, nilai nilai, norma, peraturan dan sebagai nya. Kedua, kebudayaan dapat mengujudkan diri sebagai suatu aktivitas kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat.
Ketiga budaya dapat berujud sebagai benda benda hasil karya manusia ( Koentjaraningrat). Ujud pertama dari kebudayaan terdapat pada alam idee. Idee ini menjadi kongkrit antara lain berupa norma norma baik norma adat, ataupun norma hukum..Hukum sebagai suatu pedoman hidup dalam berprilaku maka mempunyai akibat hukum bagi pelanggar.
Karena sifatnya yang abstrak maka hukum tidak cukup diketahui dan dipahami dengan hanya menyoroti kaidah kaidah idee yg dianggap merupakan cerminan dari hukum tadi, melainkan untuk menelaah masalah tersebut diatas adalah tepat jika digunakan bahan bahan kongkrit untuk dapat dipakai dengan melakukan pendekatan sosiologis dan pendekatan antropologis (Djojodiguno).
Karena ketentuan ketentuan mengenai delik adat yang mereka pakai sebagai pola dan kemudian atas pola tersebut diukur apakah perbuatan seseorang itu bertentangan atau tidak dengan pola dalam keadaan tidak tertulis, maka persyaratan utama bagi anggota kelompok masyarakat disyaratkan pengetahuan adat. Pengetahuan mana tidak diperoleh nya melalui pendidikan sekolah, tapi pengetahuan tadi diperoleh nya melalui pengajaran dari generasi kepada generasi berikutnya secara turun temurun.#

x

Jangan Lewatkan

Fraksi Partai Golkar DPRD Sumsel Soroti Alokasi  Dana Bantuan Daerah Yang Fokus Di Daerah Tertentu

Palembang, BP DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menggelar rapat paripurna XXII dengan agenda tanggapan Fraksi-Fraksi di DPRD Sumsel terkait pembahasan ...