Home / Headline / Bawaslu Sumsel Sebut Lima Kabupaten Di Sumsel Masuk Level 3 Untuk Tingkat Kerawanan Sedang

Bawaslu Sumsel Sebut Lima Kabupaten Di Sumsel Masuk Level 3 Untuk Tingkat Kerawanan Sedang

BP/DUDY OSKANDAR
Ketua Bawaslu Provinsi Sumsel Iin Irwanto ST MM didampingi pimpinan komisioner Bawaslu Sumsel lainnya saat jumpa pers diruang Rapat Bawaslu Sumsel, Jumat (28/2).

Palembang, BP

Bawaslu Republik Indonesia meluncurkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 di Jakarta, Selasa (25/2). Berdasarkan hasil penelitian Bawaslu, rata-rata penyelenggaraan pilkada di kabupaten/kota berada dalam kategori rawan sedang dan penyelenggaraan pilkada provinsi masuk dalam kategori rawan tinggi. Oleh karena itu dibutuhkan pencegahan pelanggaran dan pengawasan penyelenggaraan pilkada secara maksimal yang melibatkan semua pemangku kepentingan.

Dimensi-dimensi kerawanan pada tingkat kabupaten/kota memiliki skor rata-rata 51,65 yang masuk dalam kategori rawan sedang. Artinya, kerawanan pilkada di tingkat kabupaten/kota berada pada level 4 yang berarti lebih dari setengah indikator kerawanan berpotensi terjadi. Sedangkan pada pemilihan gubernur, Sembilan provinsi yang menyelenggarakan pemilihan memiliki skor rata-rata skor 73,8 yang masuk dalam kategori tinggi, yang berarti hampir seluruh indikator kerawanan berpotensi terjadi.

Angka tersebut diambil dari pengukuran atas empat dimensi dan 15 subdimensi yang mencerminkan kerawanan penyelenggaraan pilkada. Empat dimensi yang diukur dalam IKP Pilkada 2020 diantaranya:
1. Dimensi Konteksi Sosial Dan Politik dengan rincian subdimensi : keamanan lingkungan, otoritas penyelenggara pemilu, otoritas penyelenggara negara, dan relasi kuasa di tingkat lokal;
2. Dimensi Pemilu yang Bebas dan Adil dengan rincian subdimensi : hak pilih, pelaksanaan kampanye, pelaksanaan pemungutan suara, ajudikasi keberatan pemilu, dan pengawasan pemilu;
3. Dimensi Kontestasi dengan rincian subdimensi : hak politik, proses pencalonan, dan kampanye calon; dan
4. Dimensi Partisipasi dengan rincian subdimensi : partisipasi pemilih, partisipasi partai politik, dan partisipasi publik.

Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada Serentak kabupaten/Kota Tahun 2020 mengklasifikasikan kategori potensi kerawanan berdasarjan tingkatan level 1 sampai dengan 6. Level 1 dan 2 adalah tingkat kerawanan rendah, level 3 dan 4 adalah tangkat kerawanan sedang dan level 5 dan 6 merupakan tingkat kerawanan tinggi. Tingkatan kerawanan dalam kategori 1-6 untuk menjelaskan bahwa setiap daerah kabupaten/kota memiliki potensi kerawanan pemilu meskipun tingkat kerawanannya pada kategori rendah.

“Tujuan dari IKP ini sendiri untuk mengatasi kerawanan yang sudah terdata. Tapi IKP ini sendiri bersifat preksibel dan dinamis nanti jika ada pencalonan lain. Maka akan berubah sesuai dengan wilayah yang bersangkutan,” kata Ketua Bawaslu Provinsi Sumsel Iin Irwanto ST MM didampingi pimpinan komisioner Bawaslu Sumsel lainnya saat jumpa pers diruang Rapat Bawaslu Sumsel, Jumat (28/2).
Setelah didapatkan peta kerawanan saat ini, maka dirinya sudah berkoordinasi dengan pihak terkait seperti KPU, Kepolisian, Partai dan masyarakat dalam mengawasi Pemilu nanti.
Menurut IKP Provinsi Sumsel secara keseluruhan berada pada posisi rendah dan sedang. Dari total 261 Kabupaten/Kota penyelenggaraan Pilkada serentak. Kabupaten OKU Timur berada pada peringkat ke 173 dari angka 261. PALI pada angka 178, OKU 201, Musi Rawas Utara (241), Musi Rawas (252), OKU Selatan (255),serta OI (259). Sedangkan untuk peringkat kerawanan teratas di Nasional berada di wilayah Timur . Teratas pertama ada di wilayah Manokwari.
“Saya berharap angka ini dapat tetap dan bahkan menurun. Kondusifitas pemilu dapat dijaga sampai nanti penyelenggaraan pemilu di Sumsel ini berakhir,” katanya.

Selain itu pada pemetaan potensi kerawanan seluruh kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan terdapat 5 Kabupaten yang berada dalam kategori Level 3 yaitu tingkat kerawanan sedang diantaranya, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (OKU Timur), Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Kabupaten Musi Rawas Utara dan Kabupaten Musi Rawas.Sedangkan Kabupaten dalam kategori Level 2 yaitu tingkat kerawanan rendah diantaranya Kabupaten ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir.

Secara Keseluruhan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada 2020 untuk tujuh kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan yang paling tinggi adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, yaitu dengan skor (47,85), sedangkan skor terendah yaitu Kabupaten Ogan Ilir (42,17).

Dimensi dengan rata-rata skor yang tinggi yaitu Partisipasi Politik dengan rata-rata skor 59,9 (level 5). Sedangkan dimensi dengan rata-rata skor terendah yaitu kontestasi dengan skor 38,56 (level 2).
Pada dimensi Konteks Sosial dan Politik, skor tertinggi Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (48,62), sedangkan skor terendah yaitu Kabupaten Ogan Ilir (41,55). Pada dimensi Penyelenggaraan Pemilu yang Bebas dan Adil skor tertinggi yaitu Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (50,78), sedangkan skor terendah yaitu Kabupaten Musi Rawas dan Ogan Ilir (41,84).

Pada dimensi Kontestasi ketujuh kabupaten penyelenggara pilkada di Provinsi Sumatera Selatan memperoleh skor yang sama, yaitu 38,56. Pada dimensi Partisipasi Politik skor tertinggi yaitu kabupaten Ogan Komering Ulu (72,15), sedangkan skor terendah yaitu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (47,30).

“Atas sajian data tersebut itu, Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dalam Konteks Pilkada Serentak Tahun 2020 di tujuh Kabupaten Provinsi Sumatera Selatan menyampaikan beberapa rekomendasi. Kepada penyelenggara pemilu, rekomendasi seputar pada upaya untuk meningkatkan pelayanan terutama terhadap proses pencalonan, baik calon perseroangan maupun calon yang diusung partai politik atau gabungan partai politik. Peningkatan pelayanan juga harus dilakukan dalam memastikan akurasi data pemilih dan peningkatan partisipasi masyarakat,” kata Iin.

Kepada partai politik menurutnya direkomendasikan agar meningkatkan akses dan keterlibatan masyarakat dalam proses pencalonan. Partai politik juga diminta melakukan pendidikan politik yang intensif sepanjang tahapan Pilkada 2020.

Selanjutnya, rekomendasi terhadap pemerintah khususnya di Provinsi Sumatera Selatan untuk memastikan dukungan pelaksanaan pilkada dan mengintensifkan forum-forum komunikasi seperti forum komunikasi pimpinan daerah (forkopimda) dan forum kerukunan umat beragamab (FKUB) di daerahnya. Komunikasi tersebut penting untuk konsolidasi dan pencegahan potensi kerawanan.

Dalam sektor keamanan, khususnya jajaran Polda Sumatera Selatan, Kodam II/Sriwijaya, Badan BIN Daerah (BINDA) Provinsi Sumatera Selatan, Bawaslu mealui Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan merekomendasikan penguatan koordinasi untuk mencegah potensi konflik horizontal dan vertikal berdasarkan pemetaan dari IKP. Kepada organisasi kemasyarakatan (ormas) dan organisasi kemasyarakatan dan pemuda (OKP) direkomendasikan agar memperluas jaringan pemantauan pilkada untuk meningkatkan kesadaran berpolitik yang demokratis.

“Dengan berpegang pada data hasil penelitian tersebut, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan akan melakukan koordinasi dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan penyelenggaraan pengawasan pemilu, baik jajaran pemerintah, lembaga, maupun masyarakat sipil. Koordinasi dan sinergi dilakukan untuk membahas strategi dan memaksimalkan pencegahan pelanggaran dan pengawasan pemilu sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing instansi. Strategi juga akan disesuaikan dengan kondisi kerawanan di setiap daerah,” katanya.#osk

x

Jangan Lewatkan

Bank Sumselbabel Tetap Bertahan di Pandemi Covid-19

Palembang, BP Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) HM Giri Ramanda N Kiemas melihat hingga saat ini di mana ...