Ultimate magazine theme for WordPress.

Komisi I Telah Serahkan Hasil Test KI Sumsel Ke Gubernur Sumsel

BP/IST
Ketua Komisi I DPRD Sumsel Antoni Yuzar SH MH

Palembang, BP
Sebanyak 15 orang mengikuti test uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) calon komisioner Komisi Informasi (KI) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) periode 2020-2024 di ruang Komisi I DPRD Sumsel, Sabtu (15/2) lalu.
Ketua komisi I DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Antoni Yuzar mengatakan, berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan calon Anggota Komisi Informasi (KI) Provinsi Sumsel yang dilakukan Komisi I DPRD Sumsel beberapa waktu lalu berdasarkan peraturan yang ada ditetapkan rangking 1 sampai 5.
“ Dari 15 orang yang dikirim, 10 orang akan kita rangking dari 1 sampai 5 di Skkan akan dilantik Gubernur untuk posisi 6 sampai 10 untuk cadangan , informasinya dari sekretariat sudah dikirim nama-namanya ke Gubernur, “katanya, Kamis (27/2).
Selanjutnya nanti Gubernur Sumsel akan mengSKkan posisi 1 sampai 5.
“ Menurut aturan kita merangking 1 sampai 5 untuk di Skkan dan posisi 6 selanjutnya di cadangkan, yang tidak lulus peringkat 11 sampai 15 dari 15 orang kita dapat 10 ,” kat politisi PKB ini.

Baca Juga:  Kisah Kapolda Sumsel Dengan Official India Yang Memborong Petai

Selain itu menurutnya yang menyerah hasil test ke Gubernur adalah Ketua DPRD. Komisi I hanya menyerahkan ke Ketua DPRD Sumsel.

Sedangkan hasil test kepatutan dan kelayakan dasarnya UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik
Dan Peraturan Komisi Informasi No 4 Tahun 2016 tentang pedoman pelaksanaan seleksi dan penetapan anggota Komisi Informasi.

Baca Juga:  HUT Ke-76 RI, Polda Sumsel Gelar Upacara Bendera

Dan tugas Komisi I DPRD Sumsel itu menurutnya menerima permintaan Gubernur Sumsel untuk melakukan seleksi

Selain itu menurutnya yang menyerah hasil test ke Gubernur adalah Ketua DPRD. Komisi I hanya menyerahkan ke Ketua DPRD Sumsel.“ Kami tidak punya kewenangan untuk mengumumkannya karena hanya disuruh menyeleksi saja, mudah-mudahan hasilnya diumumkan dalam beberapa hari ini,” katanya.
Dan hasil seleksi posisi 1 sampai 5 menurutnya wajib di SKKan .
“ Cuma ada di undang-undang itu ada satu dari 5 orang itu unsur pemerintah dan itu kita akomodir, “ katanya.#osk

Jangan Lewatkan
Komentar Anda
Loading...