Ultimate magazine theme for WordPress.

Perlindungan HAM Masyarakat Hukum Adat.

Oleh : Albar S Subari SH SU (Ketua
Pembina Adat Sumatera Selatan)

Adanya perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil adalah suatu keharusan dalam negara berdasar atas hukum.

Perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut dimasyarakatkan secara luas dalam rangka mempromosikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia sebagai negara yang demokratis.

Baca Juga:  KPU Sumsel Serahkan Salinan SK Penetapan Gubernur Terpilih ke DPRD Sumsel

Jika dalam suatu negara, hak asasi diabaikan, maka negara tersebut tidak dapat disebut sebagai negara hukum dalam arti sesungguhnya.

Pasal 6 undang undang nomor 39 tahun 1999 menyatakan bahwa :
Ayat 1. Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dilindungi oleh hukum, masyarakat dan pemerintah.

Baca Juga:  Pembahasan Raperda RPJMD Sumsel 2018-2023 Ricuh

Ayat 2. Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi selaras dengan perkembangan zaman.

Sebagai masyarakat hukum adat dalan lingkup nation-state Indonesia, masyarakat hukum Adat adalah bagian dari keseluruhan warga negara nation-state Indonesia. Sebagai warga negara yang memiliki hak hak hukum dan hak hak konstitusional untuk hidup, jaminan perlindungan negara atas keberadaan dan hak haknya juga merupakan konsekuensi logis dari konsep kesatuan masyarakat hukum nasional dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Baca Juga:  Husin Achmad, Salah Satu Panglima Perang 5 Hari 5 Malam Yang Tak Ingin Dimakamkan  di Makam Pahlawan

Oleh karena itu, penegakan hukum untuk melindungi keberadaan masyarakat hukum Adat melalui undang undang yang berlaku dalam lingkup negara harus senantiasa menjadi perhatian serius pemerintah dan aparat penegak hukum birokrasi seluruhnya.#osk

Jangan Lewatkan
Komentar Anda
Loading...