Evaluasi APBD Sumsel 2020: Pendidikan Tak Sampai 10 Persen, Kesehatan Tak Sampai 5 Persen, Sumsel Terancam di Sangsi?

23

BP/DUDY OSKANDAR
Askweni

Palembang, BP

Hasil evaluasi APBD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) tahun anggaran 2020 sudah dilakukan evaluasi oleh pihak Kemendagri dan pihak Kemendagri menghitung porsi diamanatkan oleh undang-undang dimana urusan pendidikan yang dinilai tidak sampai 10 persen dan urusan kesehatan yang tidak sampai 5 persen.
Namun dari perhitungan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD ) Sumsel, justru menilai urusan pendidikan sudah mencapai 33, 2 persen dan urusan kesehatan sudah mencapai 10, 03 persen.
Mengakui kalau pendidikan dan kesehatan di APBD Sumsel tahun 2020 tidak mencapai persentase yang diamanatkan undang-undang.
“ Jadi yang diklaim dia (Pemprov Sumsel) sebagai 20 persen itu adalah fungsi pendidikan, fungsi pendidikan itu banyak komponennya, ada anggaran pendidikan sendiri cuma berapa persen, tentu kita memaksakan pemahaman kita, Mendagri lain, jadi bidang perpustakaan, pemuda dan olahraga Balitbangda dihitungnya semua jadi belum memenuhi amanat undang-undang,” kata Ketua Fraksi PKS DPRD Sumsel, Askweni, Minggu (16/2).
Karena itu Fraksi PKS meminta Pemprov Sumsel serius dalam memenuhi pendidikan dan berobat di Sumsel sesuai undang-undang.
“ Kita minta didengarkan pendapat-pendapat stekholder, apalagi Kementerian Dalam Negeri, ini yang sudah terjadi tolong di APBD perubahan ini diperbaiki, tolong di dengar, kalau DPRD taroklah kita rakyat ini tidak usah didengar, kalau Kementrian kalu kita dikenakan sangsi kita gek, gawat, bisa Dana Alokasi Umum (DAU) kita dipotong, dengarkan dulu maksud aku,” katanya.
Penilaian Kemendagri mengenai pendidikan dan kesehatan di Sumsel yang belum memenuhi standar undang-undang menurut anggota Komisi IV DPRD Sumsel ini, rumusnya jelas dan tidak mungkin di karang-karang.
“ Tolong di suarakan di media,” katanya.
Sebelumnya Sekda Sumsel H Nasrun Umar mengatakan, raperda APBD Sumsel 2020 yang dibawa untuk di evaluasi ke Depdagri lengkap satu kesatuan dengan seluruh apa yang menjadi laporan komisi dan keluarlah evaluasi sebagaimana yang disampaikan rapat evaluasi APBD Sumsel 2020 hari ini.
“ Kedua belah pihak bisa memahami itu tinggal penyempuraan-penyempurnaan kemudian penyesuaian-penyesuaian kemudian ada prioritas dan ada yang tidak prioritas, kami Pemerintah Provinsi dalam hal ini eksekutif tentu akan melaksanakan sesuai dengan hasil evaluasi Kemendagri, tidak mungkin lari dari sana, itulah pegangan kami yang terakhir,” katanya usai rapat membahas hasil evaluasi APBD Sumsel tahun anggaran 2020 diruang Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumsel, Kamis (13/2).

Baca:  Soal PAW, DPRD Sumsel Datangi Mendagri

Mengenai point-point evaluasi Kemendagri terhadap APBD Sumsel 2020 seperti prioritas, penyesuaian, dicermati kaitan dengan kewenangan-kewenangan yang memang kewenangan provinsi.

Untuk anggaran pendidikan dan kesehatan yang dipermasalahkan anggota DPRD Sumsel tadi, Nasrun mengatakan, itu berbeda sehingga itulah kenapa pihak Pemprov Sumsel tidak diundang pada waktu itu di Kemendagri.

“ Hitungan kami 10, 03 persen untuk kesehatan dan diatas 30 persen untuk pendidikan dan itu semua sudah lewat sesuai amanat undang-undang dan hasil kami dengan banggar ini akan kami bawa kembali,” katanya.

Baca:  Komisi III DPRD Sumsel Studi Banding Ke DPRD Lampung

Terkait 25 item yang sempat dievaluasi DPRD Sumsel menurutnya bagian dari hasil evaluasi Kemendagri dan ternyata tidak ada catatan untuk itu.#osk