Home / Headline / “Pemimpin Bersih Lahir Dari Pilkada Bersih , Kalau Rakyat Memilih Karena Money Politik Tidak Lahir Pemimpin Yang Bersih”

“Pemimpin Bersih Lahir Dari Pilkada Bersih , Kalau Rakyat Memilih Karena Money Politik Tidak Lahir Pemimpin Yang Bersih”

BP/DUDY OSKANDAR
Agus Sutikno

Palembang, BP
Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Agus Sutikno sepakat Pilkada serentak di Sumsel untuk melahirkan pemimpin yang bersih, namun dia mempertanyakan apakah pilkada serentak itu bisa menjamin melahirkan pemimpin yang bersih juga.

“Hasil pilkada serentak juga ada juga pemimpin yang baru 10 bulan sudah masuk KPK, pemimpin yang bersih itu juga harus dilahirkan dari pilkada yang bersih, pilkada yang bersih itu mulai dari aturan perundang-undangannya, penyelenggaranya KPU , Bawaslu, persertanya partai politik dan tak kalah penting rakyat, kalau rakyat itu memilih karena sesuatu atau bahasa politiknya pragmatis atau money politik maka tidak akan lahir pemimpin yang bersih,” katanya, Selasa (11/2).

Karena itu menurutnya, ketika alasan memilih itu karena sesuatu atau pragtisme belaka maka pilkada itu menurutnya menjadi berbiaya mahal, karena pilkada mahal maka calonnya juga untuk menang dengan biaya yang mahal,” katanya.

Dari sisi peraturan perundang-undangan menurut Agus, untuk melahirkan pilkada yang pemimpinnya bersih menurutnya harus banyak alternatip-alternatif pemimpin.

“ Kalau sekarang banyak di hadapkan satu, dua, tiga orang aja bahkan kalau fenomena kepala daerah atau petahana itu memborong partai atau memborong pengusung , maka calon perseorangan maupun calon lain menjadi sulit persyaratannya, “ katanya.

Karena itu menurutnya dari aturan dari penyelenggara pemilu dari kontestan dan dari pemilih itu harus di dewasakan cara berpikirnya karena demokrasi jangan juga yang diwujudkan dalam pilkada diartikan kesempatan panen dan sebagainya tapi kesempatan bagaimana memutuskan keputusan politik memilih pemimpin dalam periode tertentu sehingga masyarakat dan daerah itu akan lebih baik dari kemarin .
“Jangan mengemosionalkan karena pragmatis dalam memilih pemimpin tertentu atas sesuatu dan sesuatu itu tentu menjadi beban bagi para kontenstan dan ketika kontenstan itu jadi pertanyaannya adalah bagaimana mengembalikan biaya besar itu, “ katanya.

Biaya yang besar tersebut yang dikeluarkan calon kepala daerah , mantan Wakil Ketua Komisi III DPRD Sumsel mempertanyakan akan dikembalikan dari mana.

“ PPP dari sisi kesiapan mengikuti pilkada siap, tetapi jika bicara masalah calon tentu kita akan melihat pasar, pasar itu pemilih, bagaimana perilaku pemilih saat ini, dan fenomennya sekarang banyaklah petahana akan mengambil habis partai,” katanya.

Selain itu PPP Sumsel selalu menyuarakan kontestasi yang sehat itu ketika ringnya itu clean , wasitnya juga clean maka penonton tidak bisa main-main tapi sekarang diberbagai daerah ada yang menunggu bahwa pilkada itu panen , mirisnya lagi dibeberapa daerah terjadi siram-menyiram uang.

“Saya prihatin, kalau itu terus dibiarkan maka APBD kabupaten kota atau APBD daerah habis hanya untuk membiaya pilkada lima tahunan tapi untuk membangunnya akan sangat terbatas,” katanya.
Karena itu menurutnya sudah sewajarnya pemerintah pusat melihat bagaimana tujuan otonomi daerah, memilih pemimpin langsung sudah tercapai atau belum.

“Seberapa banyak sekarang kepala daerah yang dipilih langsung rakyat kemudian bersih, kemudian berapa banyak yang tersandung kasus-kasus dan paling penting seberapa benar kepala daerah itu bisa merubah dari sebelumnya masyarakat itu kurang sejahtera menjadi sejahtera, tapi kita lihat dari tahun ketahun seperti-seperti itu bahkan cenderung sekarang daerah-daerah itu hidup tergantung dengan pusat apakah dana bagi hasil, dana transper dan sebagainya, ini perlu di kaji secara mendalam oleh pemerintah sebagai pembuat peraturan perundang-undangan bukan pemerintah daerah,” katanya.#osk