Home / Headline / DPR Belum Terima Draft RUU Omnibus Law  

DPR Belum Terima Draft RUU Omnibus Law  

Wakil Ketua Baleg Achmad Baidowi saat menjelaskan DPR belum terima draft RUU Omnibus Law.

Jakarta, BP–Wakil Ketua Baleg DPR RI Achmad Baidowi (Awiek) menegaskan, DPR RI sampai hari ini belum meneirma draft RUU Omnibus law. Baik yang terkait dengan cipta lapangan kerja maupun perpajakan. Karena itu jangan tuding DPR sembunyikan RUU tersebut.

“Selama ini yang tertuduh RUU Omnibus law itu selalu DPR. Padahal kami belum menerima draft-nya. Masyarakat pun merespon pro dan kontra,” ujar Baidowi di ruangan wartawan DPR, Jakarta, Selasa (11/2).

Baidowi pun mendesak pemeirntah segera mengirimkan draft RUU tersebut agar bisa dibahas dan pasti melibatkan berbagai kelompok kepentingan masyarakat. “Jadi, draft yang diprotes masyarakat itu benar atau tidak, DPR tidak tahu,” jelasnya.

Menurut dia, DPR pasti mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Namun, aspek kemanusiaan lain harus mendapat perhatian. Seperti perlindungan hukum dan jaminan kerja. Karena draft belum ada, DPR tidak akan membahas yang tidak ada, nanti ikut ilegal.

Sementara itu anggota DPD RI Filep Wamafma meminta kejelasan kewenangan antara pmerintah pusat, gubernur dan bupati. Khususnya di Papua terkait sumber daya alam (SDA), karena meski sudah ada otonomi khusus (Otsus), tapi semua perizinan masih ditangani oleh BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal).

Dikatàkan, meski ada kewenangan di tingkat bupati (Otda), tapi pada pelaksanaannya masih harus dapat izin dari gubernur, dan seterusnya. “Saya kira itulah yang perlu disempurnakan, agar tidak ada tumpang tindih kewenangan di daerah dan pusat,” tuturnya.

Pakar Hukum Margarito Kamis menyatakan, mustahil sebuah UU yang mrupakan kumpulan dari berbagai aturan perundang-undangan dilakukan selama 100 hari. “Amerika saja membahas UU Kompetitif law itu selama 3 tahun dengan membentuk 9 Komite,” katanya.#duk