Ultimate magazine theme for WordPress.

4 Pilar Persyaratan Adanya Masyarakat Hukum Adat

BP/IST
H Albar S Subari SH SU

Oleh : Albar S Subari SH SU (Ketua
Pembina Adat Sumatera Selatan)

Klausula yang terdapat dalam Pasal 28 I ayat 3 Undang undang Dasar 1945, Ketetapan Majelis Permusyaratan Rakyat (MPR) No. XVII tahun 1998 fentang Hak Asasi Manusia dan undang undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah :

1.sepanjang masyarakat hukum adat masih ada
2.sesuai dengan perkembangan zaman dan peradaban
3.sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
4.diatur dalam undang undang.

Baca Juga:  4 Prinsip Hubungan Antara Negara Dan Masyarakat Hukum Adat

Untuk menjawab semua butir diatas tentu harus dilakukan kerja keras.

Terutama untuk membuktikan masih ada tidaknya masyarakat hukum adat. Salah satu tolak ukurnya harus dilakukan penelitian atas keberadaannya, baik dari segi sosial, budaya dan fisik.

Sehingga pengambil keputusan yakin benar bahwa ide pengakuan itu berasal dari nilai nilai yg hidup dalam masyarakat. Bukan hanya kemauan segelintir orang hanya berasumsi tanpa bukti konkrit.

Baca Juga:  Perlindungan HAM Masyarakat Hukum Adat.

Wujud dari pengakuan masyarakat adat adalah harus didasarkan pada peraturan daerah kabupaten kota sesuai dengan undang undang pemerintahan daerah. Yaitu pasal 200 sampai 216 UU 32 tahun 2004.

Secara global pengakuan masyarakat Adat di provinsi Sumsel masih tergabung dalam satu perda provinsi yaitu perda no. 12 tahun 1988 kecuali untuk kabupaten yang sudah membuat perda misal di  Banyuasin.

Baca Juga:  DPRD Sumsel Kritisi Penggunaan BPJS Kesehatan di Sumsel

Untuk menyesuaikan dengan regulasi perundang undangan maka pemda kebupaten segera menyesuaikan dgn perundang undangan yg berlaku dewasa ini.

Jangan Lewatkan
Komentar Anda
Loading...