Ultimate magazine theme for WordPress.

4 Prinsip Hubungan Antara Negara Dan Masyarakat Hukum Adat

BP/IST
Albar S Subari SH SU

Oleh :  Albar S Subari SH SU (Ketua

Pembina Adat Sumatera Selatan)

HAL penting yang harus diperhatikan dan didorong dalam melihat hubungan antara negara dan masyarakat hukum adat adalah :
1. Masyarakat hukum Adat adalah unsur pembentuk bangsa karena itu upaya perlindungan dan penghormatan terhadap mereka harus diletakkan dalam rangka menjaga kelangsungan bangsa dan bukan dalam rangka konservasi sosial.
2.Masyarakat hukum adat tumbuh dan berkembang dari dirinya sendiri, karena itu penghormatan harus ditempatkan dalam konteks otonomi komunitas masyarakat adat yang beragam.
3.Pengakuan/penghormatan hak hak masyarakat adat perlu didasari pada prinsip ketidakterpisahan dari sejumlah hak yang dapat dibedakan dan bersifat tidak dapat dicabut (inalienable rights).
4.Hukum dalam ujud peraturan perundang undangan harusnya menjadi gerbang terakhir yang disiapkan negara untuk menjawab tuntutan keadilan masyarakat.
Kalau kita amati keempat prinsip diatas sejalan dengan tugas yang diberikan butir 3 SK Gub no. 438/KPTS/II/2003 yaitu
A. Melaksanakan sosialisasi undang undang pemerintahan daerah
B. Melakukan penelitian dalam mengisi jabatan, dan kewenangan yang maaih dpt diberlakukan
C. Inventarisasi hak hak masyarakat adat
D. Konsultasi dengan Pemda Kabupaten dan DPRD kabupaten
E. Dilakukan dengan arif dan bijaksana, agar semua pihak mendapat keuntungan dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan.#

Baca:  Pembina Adat Sumsel Sambut  RUU Masyarakat Adat
Jangan Lewatkan
Komentar Anda
Loading...