Ultimate magazine theme for WordPress.

Guru PPKN Se-Sumbagsel “Curhat” Ke DPRD Sumsel

BP/IST
Persatuan Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN) Se-Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) menggelar silaturahmi sekaligus “curhat” bersama DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) di ruang banggar DPRD Sumsel, Rabu (5/2) terjait sejumlah permasalahan yang mereka hadapi.

Palembang, BP

Persatuan Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN) Se-Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) menggelar silaturahmi sekaligus “curhat” bersama DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) di ruang banggar DPRD Sumsel, Rabu (5/2) terjait sejumlah permasalahan yang mereka hadapi.

“ Kedatangan mereka ke DPRD Sumsel meminta informasi terkait dengan produk-produk hukum di DPRD Sumsel, karena kaitannya dengan pelajaran PPKN, mereka khan di PPKN mensosialisasikan produk hukum yang dibuat legislatif termasuk kabupaten kota,” kata Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumsel Mgs Syaiful Padli, Rabu (5/2).
Selain itu juga dibahas mengenai guru honor, katrena tidak semuanya guru PPKN itu semuanya PNS.

Baca Juga:  Sumsel Tambah Koleksi Penghargaan

“ Mereka juga berkeluh kesah tentang guru honor yang gajinya Rp300 ribu yang mengajarnya jam berdiri 18 jam dikali Rp20 ribu, tidak sampai Rp700 ribu sebulan, mereka minta perhatian dari DPRD Sumsel, terkait guru-guru honor ini,” katanya.

Selain itu juga dibahas, kalau Persatuan Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN) Se-Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) siap menyumbangkan pikiran mereka.

“ Aku sampaikan tadi kami tengah membahas perda tentang kebudayaan salah satunya, jadi bukan hanya guru sejarah, guru PPKN bisa nimbrung disitu, atau perda penghapusan buta aksara Al Quran, bukan hanya berperan guru agama juga peran guru PPKN juga bisa masuk, “ katanya.

Baca Juga:  Tahun 2021, Sumsel Dapat Jatah 2,7 Juta  Penerima Bantuan Iuran Berobat Gratis Melalui APBN.

Juga dibahas soal perlindungan terhadap terkait kasus itu dialami siswi SMA 1 Kandis, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) . Siswi berinial T itu dihukum guru sekaligus wali kelasnya berinisial A.

“ Khan ada undang-undang perlindungan tentang guru, kenapa kita tidak berinisiatip membuat perda tentang advokasi terhadap guru-guru selama ini mendapatkan ketidaknyamanan baik dari siswa maupun LSM dan orang diluar itu, kejadian di Kandis, dimana guru menegur siswa lalu guru di tegur keras oleh Diknas setempat ini menjadi pelajaran dan tidak bisa melihatnya dari satu sisi , lihat juga apakah siswa ini melakukan kesalahan atau tidak, atau ketika dia melakukan kesalahan atau tidak , selama ini bagaimana prilaku siswa tersebut dan ketika guru memberikan teguran jangan dianggap sebagai hukuman dan juga guru juga tidak boleh memberikan hukuman yang tidak sesuai tetap hukuman memberikan pengajaran,” katanya.#osk

Jangan Lewatkan
Komentar Anda
Loading...