Ultimate magazine theme for WordPress.

Sampah Jadi Masalah Nasional, UU Pengelolaan Sampah Perlu Direvisi

RDPU di Gedung DPD RI, Jakarta, Senin (3/2).

Jakarta, BP–Komite II DPD RI menganggap penting merevisi Undang-Undang (UU) No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. Lantaran, permasalahan sampah di Indonesia sudah menjadi masalah nasional yang harus dicari solusinya.
“UU ini harus segera direvisi. Karena, permasalahan sampah sudah menjadi masalah nasional,” ucap Wakil Ketua Komite II DPD RI Bustami Zainudin saat RDPU di Gedung DPD RI, Jakarta, Senin (3/2).
Anggota DPD RI asal Provinsi Riau Edwin Pratama Putra menjelaskan, permasalahan pengelolaan sampah bisa diatur secara detail dalam perangkat desa dan kelurahan. Soalnya, setiap desa mendapatkan dana, sehingga dana tersebut bisa digunakan untuk pengelolaan sampah. “Sekarang ada dana desa, dari pada dana desa itu tidak jelas. bisa digunakan untuk pengelolaan sampah,” harapnya.
Edwin menambahkan, pelaku usaha atau produsen juga harus bisa memikirkan pasca penjualan produknya. Untuk itu sebelum izin perusahaan terbit diperhatikan Amdal atau regulasi pasca konsumsi.
Guru Besar Pengelolaan Udara dan Limbah, Institut Teknologi Bandung Enri Damanhuri menjelaskan pengalaman rutin secara visual dan estetika setiap hari, sampah selalu berserakan di tempat umum. Bahkan, sungai dan saluran drainase terisi sampah. “Tidak hanya itu sampah di TPS tidak terangkut, berserakan, dan tidak terurus dengan baik. TPA andalan utama sebuah kota selalu bermasalah. Ini lah masalah kita sehari-hari yang sering kita jumpai,” paparnya.
Enri menilai kota bersih tidak ada kaitannya dengan kondisi TPA atau kurangnya truk pengangkut. Padahal secara seksama aturan hukum atau Perda sudah ada tapi kenyataannya tidak berjalan.
“Budaya takut dan malu buang sampah belum ada, semampu apapun manajemen pemerintah kota, persoalan tersebut akan tetap dijumpai setiap hari bila penegakan disiplin dan koordinasi antar dinas misalnya Dinas Kebersihan dengan Dinas Pasar tidak berjalan,” kata Erni.
Ketua Indonesia Solid Waste Association Sri Bebassari mengatakan yang lebih bertanggungjawab terkait sampah adalah produsen atau pabrik-pabrik. Karena selama ini masyarakat hanya konsumen, bukan faktor utama. “Jadi kalau dilihat dari hulu harusnya perusahaan lebih bertanggungjawab. Jangan masyarakat yang disalahkan,” jeasnya.#duk

Jangan Lewatkan
Komentar Anda
Loading...