Ultimate magazine theme for WordPress.

DPRD Sumsel Kritisi Penggunaan BPJS Kesehatan di Sumsel

BPDUDY OSKANDAR
Hj RA Anita Noeringhati

Palembang, BP

Ketua DPRD Sumatera Selatan (Sumsel) Hj RA Anita Noeringhati tengah melakukan kritisi dan mengajak Komisi V DPRD Sumsel dan BPJS Kesehatan untuk membahas BPJS Kesehatan Sumsel yang masih dinilai bermasalah.
“ Kalau BPJS itu yang dihitung, misalnya pegawai negeri, dia sudah punya BPJS lalu kita harus memback artinya ada dua BPJS, sementara BPJS seperti apa, gajinya berapa, sementara mereka mereka bisa menggunakan prudential, itu namanya tidak fair,” katanya, Selasa (4/2).
Sementara anggota DPRD Sumsel dan pejabat daerah di Sumsel menurutnya harus menggunakan BPJS.
” Sementara yang dipakai adalah uang rakyat, ini yang harus kita pilah dan pilih berapa sebetulnya masyarakat yang memang kita harus cover BPJS Kesehatan, itu paling penting, misalnya saya BPJS Kesehatan mandiri, saya stop otomatis saya dianggap tidak membayar lagi, nah apakah itu harus dipertanggungjawabkan pemerintah, oleh APBD, ini harus dipilah dan di pilih,” katanya.
Karena itu pihaknya akan rapat koordinasi dengan seluruh stekholder yang terkait.
“ Sedangkan ini sistimnya asuransi, kalau asuransi nanti enak kalau bida rembes , ini enggak dan dianggap hangus, kalau ada masukan-masukan dari seluruh provinsi tentang pelaksanaan BPJS Kesehatan, mungkin BPJS Kesehatan bisa dievaluasi, kenapa tidak kembali ke Jamsos, Jamkesmas, karena jamkesmas kita membiayai yang sakit yang betul-betul sakit kita biayai,” katanya
Kalau menggunakan APBD membayar iuran BPJS , menurut Anita maka APBD Sumsel akan habis , akibatnya kita tidak bisa membangun lagi.
Masalah lain adalah dataPenerima Bantuan Iuran (PBI) adalah peserta Jaminan Kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagaimana diamanatkan Undang-Undang (UU) sistim Jaminan Sosial Nasional (SJSN) , itu diambil dari mana datanya karena itu perlu ada kejelasan yang penerima PBI ini.#osk

Jangan Lewatkan
Komentar Anda
Loading...