Ultimate magazine theme for WordPress.

DPRD Sumsel dan PGRI Sumsel Tolak Penghapusan Tenaga Honor

BP/IST
Dalam rangka untuk meningkatkan Kesejahteraan Guru Honorer di Provinsi Sumatera Selatan Aliansi Honor Nasional bersama Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sumatera Selatan (Sumsel) melakukan audensi bersama Anggota DPRD Sumsel. Bertempat di ruang Banggar DPRD Sumsel, Senin (3/2).

Palembang, BP
Dalam rangka untuk meningkatkan Kesejahteraan Guru Honorer di Provinsi Sumatera Selatan Aliansi Honor Nasional bersama Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sumatera Selatan (Sumsel) melakukan audensi bersama Anggota DPRD Sumsel.

Bertempat di ruang Banggar DPRD Sumsel, Senin (3/2).
Audensi yang langsung diterima oleh Ketua DPRD Sumsel RA. Anita Noeringhati menyambut hangat beberapa Pengurus PGRI Sumsel.
Audensi tersebut membahas permasalahan Guru Honorer yang akan dihapus keberadaannya dan mengeliminasi tentang Guru Honorer tersebut.

Audensi tersebut dihadiri oleh beberapa unsur pimpinan DPRD Sumsel antara lain, Wakil Ketua DPRD Sumsel H. Muchendi Maharzaki, anggota Komisi V DPRD Sumsel Askweni Spd, Sri Sutandi,  Ketua PGRI Sumsel H. Zulinto beberapa Pengurus PGRI lainya serta Kabid GTK Disdik Provinsi Sumsel M. Zein.

Dalam audensi tersebut membahas beberapa persoalan diantaranya permasalahan P3K dan Gaji Guru Honorer serta penolakan terhadap keberadaan Guru Honor.

Ketua DPRD Sumsel RA. Anita Noeringhati mengatakan , Komisi V DPRD sumsel pada 10 Februari mendatang bakal menghadap ke Kementerian PAN dan RB dan Kemendikbud, tujuannya untuk meminta kejelasan berkaitan dengan sejumlah permasalahan yang mendera Pahlawan Tanpa Tanda Jasa ini di Sumsel.

“Seluruh anggota DPRD Sumsel tanpa terkecuali concern dan mendukung agar fungsi pendidikan itu harusnya sesuai perundang-undangan yang berlaku,” kata Ketua DPRD Sumsel, Hj RA Anita Noeringhati,SH,MH.

Baca Juga:  Hj RA Anita Noeringhati: Perketat Perbatasan Sumsel

Selain itu, menurut Anita nantinya seluruh pimpinan dan anggota Komisi V dipimpin H Muchendi Mahzareki juga bakal menyampaikan penolakan tegas penghapusan guru honorer yang dinilai masih dibutuhkan utamanya untuk sekolah-sekolah di daerah pelosok.

“Salah satu bukti keberpihakan DPRD Sumsel kepada guru honorer SMA-SMK se-Sumsel pada APBD tahun 2019 lalu kita alokasikan anggaran sebesar Rp11,3 milyar untuk membayar guru honorer.
Tapi kenapa justru ada yang belum dibayarkan itu menjadi tanggungjawab Disdik Sumsel dan kami pertanyakan juga hal itu,” katanya.

Senada disampaikn Koordinator Komisi V DPRD Sumsel, H Muchendi Mahzareki yang berharap PGRI Sumsel bisa membantu memberikan data-data terkait alokasi dan kebutuhan guru di Sumsel.

“Jadi saat menghadap ke Kemen PAN RB nanti kami setidaknya punya bahan bahwa benar keberadaan guru honorer ini masih sangat dibutuhkan,” kata Muchendi yang bisa merasakan kondisi dan dilema yang dihadapi guru honorer ini karena dirinya juga terlahir dari orang tua yang juga berprofesi sebagai guru ini.

Sementara, anggota Komisi V DPRD Sumsel, H Askweni,SPd menyoroti soal PR besar di depan mata yang telah menunggu.

Yakni, nasib dari puluhan tenaga guru dari PPPK yang telah dinyatakab lulus usai mengikuti tes pada tahun lalu namun hingga kini tak kunjung mengantongi Surat Keputusan (SK).

Baca Juga:  Budiarto Marsul: Saya Tidak Merasa di Langkahi

“Soal penolakan penghapusan guru honorer saya sangat sependapat. Tiap tahun kita selalu dimintai data analisis jumlah kebutuhan guru. Karena yang diterima menjadi PNS jumlahnya tak sebanding dengan guru PNS yang pensiun setiap tahunnya,” kata Askweni.

Ketua PGRI Sumsel Ahmad Zulinto didampingi  Wakil Ketua III, PGRI Sumsel Syahrial  usai pertemuan mengatakan,  kedatangan mereka ke DPRD Sumsel untuk melaporkan kepengurusan PGRI Sumsel periode 2019-2024 terbentuk.

“ Selain itu ada beberapa hal yang kita sampaikan tadi terkait guru honorer dan pegawai honorer , apa yang kita lakukan dengan adanya stetmen, dengan adanya viral bahwa Kemenpan akan menghapus guru honor dan pegawai honor, PGRI jelas menolak, kita sudah sampaikan bahwa PGRI tetap mendukung honorer ada, karena yang tahu tehnis dilapangan adalah kabupaten kota, provinsi dan kita, PGRI punya data bahwa kekurangan guru sangat siknifikan,” katanya.

Apalagi menurutnya .Kabid GTK Diknas Sumsel mengatakan, SMK kekurangan guru sudah sangat banyak, SMA juga, apalagi SD juga kekurangan guru.

Pihaknya mendesak agar K2 honorer yang usianya sudah melampuai usia CPNS bisa P3K, yang belum masih bisa CPNS bisa CPNS dan ini harus dituntaskan dimana K2 prioritas lalu honorer menutup kekurangan guru juga diprioritaskan.

Baca Juga:  DPRD Sumsel Temukan Limbah B3 di PLTU Bukit Asam Sudah Menggunung

“ Kita harus satu irama, bahwa Ketua DPRD Sumsel dan Komisi V DPRD Sumsel menolak tenaga honor dihapuskan, justru kita menndorong pemerintah pusat melalui Kemenpan RI agar tenaga honor ini diangkat bukan di eliminasi, apabila usianya sudah terkendala tidak bisa CPNS maka bisa diangkat menjadi P3K atau usianya cukup diterima CPNS maka diangkat CPNS, ini yang kita agendakan hari ini bertemu DPRD Sumsel,” katanya.

Selain itu pihaknya mendorong intensif daerah, melalui Gubernur Sumsel sudah berjanji tahun 2021 akan dilaksanakan untuk insentif guru pendidikan SMA/SMK.

“DPRD juga menyampaikan di APBD Sumsel perubahan 2020 nanti insentif bisa direalisasikan namun kita akan lihat payung hukumnya, karena masih ada dipermasalahkan PP 48, tapi ada provinsi, kabupaten kota seperti Palembang sudah buat perwali ada pergub bisa kita lakukan, artinya ada celah kita memberikan insentif daerah itu , kami tidak banyak paling tidak Rp1 juta saja untuk satu guru, karena UMG kami sudah Rp 1 juta,” katanya.
Untuk Dana BOS menurutnya 50 persen untuk kesejahteraan guru honorer, disilahkan dibayar .

“ Kami dengan DPRD Sumsel meminta disampaikan kabupaten kota termasuk kepala sekolahnya SMA/SMK bahwa dana dana BOS sudah ada kelonggaran untuk membayar insentif guru juga,” katanya.#osk

Jangan Lewatkan
Komentar Anda
Loading...