Alex Noerdin dan Kemerdekaan Pers

19

Oleh: Maspril Aries
Wartawan Utama/Penggiat Kaki Bukit Literasi

ALEX Noerdin setelah tidak menjabat sebagai Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) pada Oktober 2018 bukan berarti sepi dari pemberitaan. Tokoh peraih bintang Mahaputera Utama tersebut masih menjadi magnet pemberitaan di kalangan jurnalis/ wartawan nasional dan lokal.

Pasca dilantik sebagai anggota DPR RI dan menjabat Wakil Ketua Komisi VII DPR pemberitaan tentang Alex Noerdin justru semakin marak, tidak kalah dengan saat masih menjabat Gubernur Sumsel. Buktinya, berita tentang Alex Noerdin bukan hanya terkait dengan berita positif. Berita negatif yang dengan sasaran dirinya juga diproduksi oleh media massa cetak dan online.

Baca:  Apa Arti Senyum H Alex Noerdin Untuk Pilgub Sumsel?

Seperti pada awal Oktober 2019 muncul berita yang mengaitkan Alex Noerdin dengan fasilitas VVIP Bandara Sultan Mahmud Badaruddin (SMB). Dua berita diantaranya tayang pada media online, di www.palpos.id dengan judul “Disesalkan Oknum Anggota DPR Minta Layanan VVIP Bandara SMB 2.” Kemudian di www.globalplanet.news dengan judul “Baru di Senayan Oknum Anggota DPR RI Minta Layanan VVIP di Bandara Palembang.”

Baca:  Ini Yang Dikonsumsi Ketua DPRD Sumsel Saat Berbuka Puasa

Dua berita tersebut kemudian menghilang dari dunia maya. Link berita tak bisa diakses dari portal media online tersebut, termasuk melalui fasilitas pencarian Google Search halaman berita tersebut sudah tidak ada. Mengapa berita tersebut tidak bisa diakses atau dibaca? Mengapa dicabut atau dihapus? Adakah yang salah dengan berita tersebut?

Dalam Peraturan Dewan Pers No.1/ Peraturan-DP/III/2012 tentang Pedoman Pemberitaan Media Siber mengatur tentang pencabutan berita. Pada butir 5 menyebutkan : a) berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers. b) Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari median asal yang telah dicabut. c) Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.

1
2
3
4