Ultimate magazine theme for WordPress.

‘Bagaimana Perda Kebudayaan Itu Mengikat dan Membuat Peran Aktif Masyarakat Betul-betul Efektif’

BP/IST
Vebri Alintani

Palembang, BP–Badan Pembuat Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) segera membahas usulan inisiatif Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Kebudayaan. Usulan dari Komisi V DPRD Sumsel itu ditanggapi budayawan Sumsel, Vebri Al Lintani.

Mantan Ketua Dewan Kesenian Palembang (DKP) ini mengatakan sebelumnya sudah ada raperda tentang kebudayaan yang diajukan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumsel beberapa waktu lalu.

“Barangkali mungkin revisi, raperda kebudayaan itu tidak aplikatif dan butuh pergub kemarin, jadi sudah beberapa tahun yang lalu, yang jelas, penting sekali regulasi itu, apalagi di masa otonomi sekarang, bagi Sumsel sangat penting, apalagi regulasi tentang kebudayaan, karena kebudayaan ini bagian penting dalam pembangunan,“ katanya, Minggu (2/2).

Jika ada regulasi kebudayaan, menurut Vebri, Sumsel bisa kembali menata kearifan-kearifan budaya yang hampir hilang, terpenting membangun kebudayaan di daerah di Sumsel.
Dan selama ini kebudayaan dipandang sebagai kesenian, padahal kebudayaan lebih jauh dari itu, kebudayaan adalah jiwa bangsa Indonesia sendiri.

Baca Juga:  Tentang Identitas Kota Palembang

“Kalau mengacu kepada undang-undang pemajuan kebudayaan, ada 10 OPK, adat istiadat masuk di situ, tradisi lisan, pengetahuan lokal, teknologi lokal, bahasa, manuskrip, hampir seluruh, sebenarnya cagar budaya masuk di situ tapi karena ada undang-undang tersendiri cagar budaya jadi dipisahkan, itu semua bagian dari kebudayaan yang harus dilestarikan,” katanya.

Menurut Vebri, peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumsel dan Dinas Kebudayaan kabupaten kota seluruh Sumsel harusnya memegang perda kebudayaan tersebut dan pelaku kebudayaan yang ada, sehingga jalannya kebudayaan di Sumsel dituntun dengan perda kebudayaan.

“Selama ini tidak dituntun oleh itu, jadi seolah terpisah antara peraturan daerah dengan instansi dan masyarakat, padahal itu penting, di perda tersebut dimasukkan peran dinas kebudayaan atau peran pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota,” katanya.

Baca Juga:  Asuwa Nekat Bunuh Diri, Terjun Dari Jembatan Ampera

“Jadi kalau perda kebudayaan Sumsel ada, tapi di kabupaten kota tidak ada perda kebudayaan, ini kabupaten kota seperti abai seolah-olah kebudayaan cukup undang-undang, oke undang-undang kebudayaan tapi undang-undang itu mengatur secara umum, di era otonomi perda itu menjadi bagian hirarki hukum,” katanya.
Dia menegaskan adanya peran pemerintah daerah secara aktip dalam perda kebudayaan dan peran aktip juga dari masyarakat budaya dari segala sektor.

“Point penting itu terlibat aktif dari awal, jangan selama ini tahu-tahu sudah muncul perdanya dan perlu ada pengikat yang kuat, misalnya pengesahan anggaran kebudayaan tidak dapat dilakukan kalau tidak ada partisipasi masyarakat melalui organisasi resmi, misalnya ada komunitas atau masyarakat manuskrip, dan ketika ada pengajuan anggaran yang diajukan dinas kebudayaan dan pariwisata Sumsel atau dinas kebudayaan kabupaten kota tentang manuskrip, harus ada keterlibatan komunitas manuskrip ini agar masyarakat kalau pengguna dari anggaran ada masyarakat manuskrip dan bukan orang dinas, orang dinas itu hanya fasilitator, kalau mengajukan anggaran kesenian Dinas ini harus tahu orang kesenian, harus ada tanda tangan, sehingga peran masyarakat begitu aktif dalam membangun kebudayaan tapi selama ini tidak, tahu-tahu sudah ada anggaran kesenian yang mengangkangi para pekerja seni dan tidak pernah terarah,” katanya.

Baca Juga:  Kebakaran Lahan Gambut Berkurang

Lihatlah, kata Vebri, Dinas terkait tidak punya arah membangun kesenian dan kebudayaan ini dan apa yang diprioritaskan kecuali untuk kepentingan-kepentingan mereka yang tidak terlalu penting dalam membangun kebudayaan.

“Intinya, bagaimana perda kebudayaan Itu mengikat dan membuat peran aktif masyarakat, sehingga betul-betul efektif,” katanya.#osk

Jangan Lewatkan
Komentar Anda
Loading...