“Terima Amplopnya, Laporkan ke Bawaslu”

5

BP/IST
Ketua Umum Ikatan Cendikiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Prof DR Jimly Asshiddiqie SH MH didampingi Ketua DPRD Sumsel Hj RA Anita Noeringhati dan Wakil Gubernur Sumsel H Mawardi Yahya, Direktur Eksekutif Lintas Politika Indonesia Kemas Khoirul Mukhlis, Ketua KPU Sumsel Kelly Mariana dan Ketua Angkatan Muda Keluarga Palembang Darussalam (AMKPD) Kota Palembang, Nandriani Octarina., S.Psi., CHA saat melaunching Program Kepala Daerah Pilihan Rakyat di ball room Hotel Emilia , Palembang, Jumat (24/1)

Palembang, BP

Banyak pesan-pesan yang disampaikan Ketum ICMI Prof DR Jimly Asshidiqie SH MH dalam orasi kehormatannya dengan topik Pilkada, Antara Solusi dan Dinamika di acara Ulang Tahun ke 11 Lintas Politika Indonesia sekaligus launching Program Kepala Daerah Pilihan Rakyat di ball room Hotel Emilia , Palembang, Jumat (24/1)
“Berharap ada prakarsa dari lembaga-lembaga seperti Lintas Politika ini launching Pilkada di setiap provinsi. Baik untuk saling mengingatkan baik kepada penyelenggara maupun calon peserta supaya bisa memastikan proses Pemilu Pilkada kita ini berintegritas dan berkualitas lebih baik dari Pilkada sebelumnya,” kata tokoh akademisi kelahiran Palembang, 17 April 1956.
Diakuinya Indonesia masih banyak masalah lantatan masih banyak aturan yang tidak ditaati.
Kualitas dan integritas penyelenggara masih belum baik walaupun sudah mengalami perbaikan dari waktu ke waktu berkat adanya Bawaslu, DKPP.
“Tapi tetap harus kita tingkatkan apalagi kualitas dan integritas peserta itu belum banyak mengalami perubahan karena didorong semangat bersaing secara tidak sehat,” kata bapak lima anak (Robby Ferliansyah, Sheera Maulidya, Afida Nurul Fazria, Mieska Alia Farhana, dan Rafi Fakhrurrazy) buah pernikahan dengan Tutty Amalia.
Adapun cara menanggulanginya menurutnya harus ditindak dengan tegas. Kalau misalnya peserta itu curang, jangan dimenangkan.
“Itulah sebabnya kita memerlukan Bawaslu. Baik Bawaslu maupun KLU diawasi, etikanya oleh DKPP.Berlapis-lapis. Di seluruh dunia tidak ada seperti kita ada tiga lembaga yang terlibat dalam urusan penyelenggaraan pemilu. Cuma Indonesia yang ada tiga lembaga,” kata Ketua Mahkamah Konstitusi priode pertama (2003–2008)
Jimly yang pernah menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden Bidang Hukum mengakui sulit menghilangkan money politic.
Karena itu dibutuhkan partisipasi dari masyarakat pemilih sendiri dan semua kalangan termasuk media aktif memberitakan.
“Sekarang kalau ada money politic, kalau dulu kita bilang terima amplopnya, jangan dipilih orangnya. Sekarang tidak begitu, terima amplopnya, laporkan ke Bawaslu. Bawaslunya juga diawasi oleh DKPP kalau dia melanggar kode etik. Kita anjurkan rakyat menerima amplopnya, tapi melapor. Jangan dinikmati. Laporkan. Kalau gak tahu dimana kantor Bawaslu, laporkan ke polisi. Dari polisi dibantu supaya dilaporkan ke Bawaslu setempat,” katanya.
Sedangkan Direktur Eksekutif Lintas Politika Indonesia Kemas Khoirul Mukhlis mengatakan, melalui Hari Ulang Tahun (HUT) Lintas Politika Indonesia yang ke 11, pihaknya akan tetap komitmen mengusung visi dan misi untuk mewujudkan dinamika politik dan dinamika berdemokrasi yang santun dan berbudaya.
Menurut Mukhlis, era teknologi yang berkembang saat ini sering kali dimanfaatkan masyarakat sebagai alat untuk menyerang seseorang, baik menjadi alat produksi hoax hingga menyerang karakter.
“Itu merupakan fenomena yang tidak baik. Disini Lintas Politika akan berupaya melalui Pilkada di 7 Kabupaten ini untuk dapat memberikan edukasi politik di tengah masyarakat, bahwa berdemokrasi politik itu tidak mesti dengan kompetisi yang saling negatif Campaign ataupun Black Campaign, tetapi bisa dengan santun dan berbudaya,” katanya.#osk

Baca:  Program Kepala Daerah Pilihan Rakyat Resmi Dilaunching Oleh Lintas Politika Indonesia