Eksepsi Bupati nonaktif Muara Enim Ahmad Yani Ditolak

10

BP/IST
Terdakwa Bupati nonaktif Muara Enim Ahmad Yani menjalani sidang putusan sela di Pengadilan Tipikor Palembang, Selasa, (21/1) di Pengadilan Negeri (PN) Klas I Palembang. Dalam sidang tersebut, Majelis Hakim menolak eksepsi yang diajukan oleh terdakwa dalam putusan selanya.

Palembang, BP

Terdakwa Bupati nonaktif Muara Enim Ahmad Yani menjalani sidang putusan sela di Pengadilan Tipikor Palembang, Selasa, (21/1) di Pengadilan Negeri (PN) Klas I Palembang. Dalam sidang tersebut, Majelis Hakim menolak eksepsi yang diajukan oleh terdakwa dalam putusan selanya.
Ketua Majelis Hakim, Erma Suharti, menilai, semua yang diajukan oleh terdakwa Ahmad Yani melalui Penasihat Hukum (PH) tidak memiliki kekuatan hukum.
“Dengan sidang Putusan Sela ini, kami memutuskan untuk menolak eksepsi terdakwa dan meminta jaksa untuk melanjutkan sidang pada Selasa pekan depan,” katanya.
Sidang putusan sela di PN Palembang (IDN Times/Rangga Erfizal)
Erma menerangkan, tanggapan atas eksepsi yang diajukan terdakwa Ahmad Yani pada dua pekan sebelumnya, yang tidak mengetahui bagaimana Elfin Mz Muchtar selaku PPK dan Ramlan Suryadi selaku Plt Kepala Dinas PUPR Muaraenim melakukan pengaturan masalah teknis pengerjaan jalan, tidak bisa diterima. Karena dalam dakwaan secara jelas menyebut keterlibatan terdakwa Ahmad Yani dalam pengaturan proyek jalan.
“Majelis Hakim menilai dakwaan sesuai pasal 143 ayat 2 huruf A dan huruf B KUHP, maka surat dakwaan sudah jelas dan kami Majelis Hakim menilai dakwaan sudah sesuai secara formil dan materil,” katanya.
Bupati Muara Enim non-aktif, Ahmad Yani (IDN Times/Rangga Erfizal)
Erma mengatakan, sidang tetap akan dilanjutkan pada Selasa (28/1) pekan depan, dengan agenda pemanggilan saksi dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Terdakwa Ahmad Yani juga tetap akan ditahan hingga persidangan selesai. Sidang dilanjutkan pemeriksaan saksi pada selasa 28 Januari pekan depan,” katanya.
Penasihat Hukum (PH) Ahmad Yani, Rujito (IDN Times/Rangga Erfizal)
Sementara, Penasihat Hukum Ahmad Yani, Rujito mengatakan, pihaknya menerima penolakan eksepsi yang dilakukan Majelis Hakim. Namun, pihaknya akan mempelajari dahulu sebelum melakukan sanggah terhadap putusan Hakim itu.
“Isi putusan itu kita diberikan hak untuk mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi. Tetapi nanti setelah kita pelajari terlebih dahulu,” katanya.
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang Khusus Sumsel (IDN Times/Rangga Erfizal)
Untuk menghadirkan saksi A De Charge (meringankan), sambung Rujito, pihaknya juga akan memikirkan terlebih dahulu, tergantung perkembangan pokok perkara yang berkembang pada sidang selanjutnya.
“Kita belum tahu jumlah saksi yang dhadirkan, itu kewenangan Jaksa Penuntut Umum. Soal nama-nama (A De Charge) akan kita siapkan. Tergantung nanti perkembangan pokok perkaranya, apakah kita perlu mendatangkan saksi meringankan atau tidak,” katanya.#osk