Ultimate magazine theme for WordPress.

DPD RI Ajukan 10 RUU Siap Naskah Akademik

Ketua PPUU DPDRI Alirman sedang menyerahkan 10 RUU Prolegnas kepada DPR RI

Jakarta, BP–Panitia Perancang Undang-undang (PPUU) DPD RI menyerahkan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2020 kepada DPR RI. Dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2020 DPD RI mengajukan 10 Rancangan Undang-Undang (RUU) yang sudah siap naskah akademik, namun satu RUU yang menjadi Prioritas Prolegnas Tahun 2020.
“Dari 10 RUU tersebut kami telah memutuskan bahwa RUU Prioritas Prolegnas Tahun 2020 dari DPD RI hanya satu yaitu RUU tentang Daerah Kepulauan,” ujar Ketua PPUU DPD RI Alirman Sori saat Rapat Kerja (Raker) bersama DPR RI dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly di Gedung DPD RI, Jakarta, Kamis (16/1).
Menurut Alirman, 10 RUU yang sudah siap di antaranya: RUU tentang Daerah Kepulauan, RUU tentang Bahasa Daerah, RUU tentang Pengembangan Daya Saing Daerah, RUU tentang Energi Terbarukan, RUU tentang Kegeologian, RUU tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, RUU tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, RUU tentang Peningkatan Pendapatan Asli Daerah, RUU tentang Perubahan atas UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dan RUU tentang Partisipasi Masyarakat.
Dikatakan, pihaknya berbesar hati karena tiga RUU usulan dari DPD RI, diusulkan Pemerintah dan DPR RI dengan mengakomodasi fungsi dan kewenangan DPD RI.
“Ketiga RUU itu yaitu RUU tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah menjadi usul Pemerintah, RUU tentang Penanggulangan Bencana dan RUU tentang Energi Terbarukan menjadi usul dari DPR RI,” katanya.
Dia berharap satu tambahan RUU agar masuk dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2020 yaitu RUU tentang Bahasa Daerah. RUU ini dinilai sangat urgent memberikan perlindungan dan pengembangan akan bahasa daerah. “Dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2019, RUU tentang Bahasa Daerah juga telah disepakati secara tripartit dalam Raker untuk diusulkan DPD RI,” jelasnya.
Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas menjelaskan agenda rapat kerja membahas ulang RUU Prolegnas Prioritas 2020 yang pengesahannya sempat ditunda pada Desember 2019. “Dalam rangka pembahasan ulang prolegnas prioritas 2020,” ucapnya.
Supratman mengatakan ada sejumlah perubahan dalam daftar prolegnas prioritas 2020 yang telah ditetapkan Baleg DPR RI pada 5 Desember 2019. Namun, perubahan itu tidak signifikan. “Sebenarnya tidak ada hal baru, tapi hanya pergeseran-pergeseran saja,” ujarnya.
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengungkapkan, evaluasi RUU Prolegnas diperlukan untuk menyesuaikan dengan visi Presiden Joko Widodo, yakni menyederhanakan UU yang sudah ada.
“Sesuai arahan Presiden untuk menghasilkan UU yang sederhana. Mari kita tingkatkan komitmen saling pengertian DPR RI dan pemerintah dalam menyusun prolegnas yang baik dan berkualitas,” kata Yasonna.#duk

Jangan Lewatkan
Komentar Anda
Loading...