Home / Headline / Politik Hukum Belanda Terhadap Hukum Adat

Politik Hukum Belanda Terhadap Hukum Adat

BP/IST
Albar S Subari SH SU

Palembang, BP
Awal mula Belanda datang ke Hindia Belanda mereka memperlakukan hukum dengan menggunakan 3 asas yaitu konkordansi, kodifikasi dan univikasi. Berkait dengan hukum adat disaat mereka mau menerapkan asas kodifikasi (pengkitaban) dan unifikasi (pernyatuan hukum).
Mereka mendapatkan kendala. Waktu itu minimal dua aliran yg berpengaruh yaitu aliran yang mau memberlakukan hukum adat secara penuh pada Bumiputra dan yang satu lagi mau menghapus hukum adat (tidak diberlakukan untuk Bumiputra).
Tarik menarik seperti ini terasa sampai hari ini. Terutama dalam pembuatan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) nasional.

BP/IST
Pidato SBY saat ulang tahun masyarakat adat sedunia

Minimal ada tiga aliran dalam penyusunan kitab undang undang. Satu mau meninggal kan hukum adat yg lain mempertahankan apa adanya dan yang ketiga asas kompromi Antar hukum tertulis dengan hukum tidak tertulis.
“Inilah salah satu tugas Pembina Adat Sumsel untuk eksis dan konsisten untuk memperjuangkan nasib hukum adat kedepan,” kata Ketua Pembina Adat Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Albar S Subari SH SU, Kamis (16/1).
Padahal menurut dosen hukum adat mengatakan, jelas jelas hukum adat itu hukum positif yang posisinya sebagai hukum dasar.
“Malah dalam tap MPR menjadikan hukum adat sebagai sumber hukum nasional terutama dari posisi subtansi,” katanya.
Bicara hukum adat menurut Albar, tentu tidak terlepas dari masyarakat hukum adat yang keberadaan diakui dalam Pasal 18 B ayat 2 UUD 45. Negara mengakui keberadaan masyarakat hukum adat. Yang dalam hukum tertulis harus tertuang dalam Peraturan Daerah.#osk

x

Jangan Lewatkan

Kapolda Sumsel Hadiri Gelar Operasi Triwulan Ke-2 Tahun

Palembang, BP Kapolda Sumatera Selatan (Sumsel)  Irjen Pol Prof. Dr. Eko Indra Heri S., MM didampingi Wakapolda Sumsel Brigjen Pol ...