Home / Headline / Saksi Ahli Pidana : Penetapan Status Tersangka Johan Anuar Oleh Polda Sumsel Tidak Sah.

Saksi Ahli Pidana : Penetapan Status Tersangka Johan Anuar Oleh Polda Sumsel Tidak Sah.

Baturaja, BP

Sidang lanjutan gugatan pra peradilan Wakil Bupati OKU Johan Anuar terhadap Polda Sumsel atas penetapan dirinya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi lahan kuburan (TPU) Baturaja dengan agenda mendengarkan saksi ahli pidana Mahmud Mulyadi,SH.,M.Hum yang merupakan Ahli Pidana dan Acara Pidana dari Universitas Sumatera Utara Mahmud Mulyadi di Pengadilan Negeri (PN) Baturaja, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Kamis (9/1).

Sidang dipimpin oleh Agus Sapuan Amijaya SH MH yang juga menjabat Wakil Ketua Pengadilan Negari Baturaja

Menurut Mahmud usai persidangan mengatakan penentapan status tersangka Johan Anuar oleh Polda Sumsel tidak sah.

“Ya menurut saya tidak sah karena membingungkan karena ada satu kasus menjadi dua prindik (Surat Perintah Penyidikan) .Nah sementara, yang benar itu adalah seharusnya SP3-nya dihentikan terlebih dahulu, nah dari SP3 ini bergerak, itu yang benar jadi dia tutup satu LP bukan dua LP. Jadi jika diluar prosedur itu saya anggap tidak sah,karena membingungkan, masak ada satu kasus dengan dua LP kan membingungkan,” katanya.

Menurut dia, praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutuskan sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan terhadap tersangka dan tinggal menunggu keputusan hakim seperti apa.

“Jadi jika ada diluar prosedur ada hak yang harus diterima kalau memang prosedur hukum menyatakan memang benar dan terbukti bersalah, ada alat bukti dan lainya,” tambahnya

Dia menegaskan posisinya hadir bukan dalam tataran untuk face to face dengan penyidik atau dengan pemohon dan termohon.

“Tapi kalau saya dengan aturan hukum saja karena negara kita negara hukum.Sebab makna dari praperadilan itu adalah bahwa seseorang itu berhak atas perlindungan hukum, ” katanya.

Sehingga pendapat yang dia sampaikan di persidangan bahwa menjadi tersangka itu bukan dari sesuatu upaya paksa.

“Namun adalah hak yang harus diterima kalau memang prosedur hukum menyatakan memang benar, ada alat bukti dan sebagainya,” katanya.

Sebagai saksi ahli Mulyadi sudah menjelaskan di hadapan hakim , bahwa kalau misalnya ada perintah dari hakim pra peradilan untuk menerbitkan SP3, maka terbitkan dulu SP3 itu baru bisa ditetapkan tersangka kembali.

“Saya menjelaskan dan memberikan keterangan bahwa saya sudah punya patokan. Yaitu bukan berarti harus memenangkan pemohon atau memenangkan termohon tapi memang sesuai atau tidak itu dilakukan menurut peraturan perundang-undangan. Itulah menurutnya maksud dari pra peradilan sebenarnya,” katanya.

Sementara Kuasa Hukum pemohon Johan Anuar,  Titis Rahmawati SH MH. mengaku puas dengan hasil persidangan hari ini .

Dia menjelaskan seperti yang terungkap di persidangan, oleh ahli pidana tadi sudah cukup jelas.

“Sekarang sudah terlihat jelas apa yang telah dilakukan oleh penyidik terhadap klien kami johan anuar, bahwa banyak hal-hal yang sudah melanggar prosedur,” katanya.

Titis menambahkan sebelum ditetapkan sebagai calon tersangka, pemohon tidak melalui tahapan penyelidikan dan penyidikan. Tiba-tiba pemohon ditetapkan menjadi tersangka. Itulah sebabnya, pihaknya menilai penetapan pemohon sebagai tersangka cacat hukum.

Menurutnya sebuah peristiwa hukum  tidak boleh dibuat dua laporan polisi yang berbeda karena apabila seseorang telah dilakukan penyidikan atas suatu perkara dan penyiidkan tersebut telah dihentikan maka apabila dibuat LP kembali maka penyidikan tersebut memenuhi unsur nebis in idem karena itu  pihaknya memohon agar Pengadilan Negeri Baturaja berkenan mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya.

“jika sampai ini tidak dikabulkan ini bisa menjadi preseden yang sangat buruk, dan mudah – mudahan majelis hakim bisa melihat menilai sendiri serta beranj dalam mengambil keputusan,” katanya.#osk

x

Jangan Lewatkan

Proyek di Tengah Hutan Karet, Gunakan Agregat Kelas C

#Pengerasan Jalan Ruas Tanjung Agung, Banyak Tanah Hitam daripada Batu Split Inderalaya, BP–Proyek pengerasan jalan di tengah hutan karet dan ...