Ultimate magazine theme for WordPress.

Aripin Kalender: BPPD Palembang Lalai, Target PAD Rp1,3 Triliun Tak Tercapai

BP/IST
Ratusan orang yang kebanyakan ibu-ibu rumah tangga (IRT) yang menamakan dirinya Masyarakat Miskin Kota (MMK) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) mengelar demo di kantor Kejaksaan negeri (Kejari) Palembang, Kamis (9/1).

Palembang, BP

Ratusan orang yang kebanyakan ibu-ibu rumah tangga (IRT)  yang menamakan dirinya  Masyarakat Miskin Kota (MMK) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) mengelar demo di kantor Kejaksaan  negeri (Kejari) Palembang, Kamis (9/1).

Ketua MMK Provinsi Sumsel Aripin Kalender mengatakan, demo yang digelar terkait Badan Pengelola Pajak Daerah(BPPD)  kota Palembang mengenai kontrak kinerja pencapaian target pendapatan asli daerah (PAD).

“ Dimana pak Walikota Palembang memberikan tenggat waktu selama tiga bulan untuk BPPD untuk dapat mencapai target PAD yang dipatok oleh Pemkot Palembang sebesar Rp 1,3 triliun ,” katanya.

Namun target tersebut menurut Aripin  pencapaiannya diluar target yang ditentukan malahan jauh dari harapan dari Pemkot Palembang.

” Diduga BPPD Palembang lalai dalam  pencapaian target PAD yang telah tentukan Pemkot Palembang, ” katanya.

Baca Juga:  Tak Terima Anak Di Cabuli, IRT Lapor Polisi

Karena itu menurut Aripin pihaknya meminta Kejari Palembang  untuk memeriksa hotel, restoran,  dan tempat hiburan di kota Palembang lainnya, diduga kuat  ada main mata dengan pihak terkait tentang pembayaran pajak.

Sedangkan kasi Intel Kejari Palembang Budi H yang menemui pendemo berjanji  dan siap menindak lanjuti laporan dari MMK Sumsel dan akan memanggil pihak terkait

Sebelumnya, Walikota Palembang Harnojoyo memberikan tenggat waktu selama tiga bulan untuk Badan Pengelola Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang agar dapat mencapai target pendapatan asli daerah atau PAD yang dipatok senilai Rp1,3 triliun.

Harnojoyo mengatakan kontrak kinerja tersebut diberikan kepada para pejabat baru di Badan Pengelola Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang. Walikota menegaskan, tidak akan segan-segan lagi untuk mencopot jika target yang diberikan tidak tercapai.

Baca Juga:  “Prihatin Dengan Politik Anggaran Untuk Karhutla di Sumsel”

“Tadi saya langsung menyaksikan kontrak kinerja dengan pegawai BPPD Kota Palembang. Semoga dengan kontrak kinerja ini, dapat memberikan semangat bagi pegawainya untuk mencapai target,” katanya, Kamis (27/6/2019).

Menurut dia, kontrak kinerja menjadi hal penting yang harus diberikan dan telah disepakati antara pimpinan dan bawahan untuk sama-sama mencapai kinerja yang terbaik.

“PAD inilah yang menjadi poros segalanya. Tanpa pendapatan, bagaimana kita bisa melanjutkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya infrastruktur. Makanya, kami harus melakukan kontrak kinerja ini,” katanya.

Harnojoyo melanjutkan target PAD Kota Palembang tahun ini mengalami kenaikan sebanyak Rp550 miliar dibanding tahun sebelumnya, sehingga pihak terkait harus berkomitmen untuk mencapai target yang ditentukan tersebut.

Baca Juga:  SMB IV Apresiasi Pembangunan Perumahan MBR dan ASN di Keramasan

Sementara itu, Kepala BPPD Kota Palembang, Sulaiman Amin menyampaikan, kontrak kinerja yang diberikan siap dilaksanakan pihaknya.

“Jadi Walikota memberikan kita target selama tiga bulan, untuk mencapai PAD Rp1,3 Triliun,” terangnya.

Sulaiman mengaku siap melaksanakan kontrak kerja tersebut. Di mana baginya, dengan adanya kontrak kerja tersebut, maka kinerja yang diberikan akan lebih terukur.

“Harapan kita di bulan Juli target yang diberikan sudah selesai dan di bulan Agustus awal sudah ada kejelasan. Karena 31 September jatuh tempo masyarakat untuk membayar pajak seperti PBB (Pajak Bumi dan Bangunan),” katanya.#osk

Jangan Lewatkan
Komentar Anda
Loading...