Home / Headline / Penggiat Lingkungan Tolak  Pembangunan Jalan Khusus Batubara

Penggiat Lingkungan Tolak  Pembangunan Jalan Khusus Batubara

Palembang, BP

Puluhan massa yang tergabung dalam Koalisi LSM dan Mapala Anti Perusakan Hutan Sumatera Selatan melakukan aksi domenstrasi di halaman kantor Gubernur Sumatera Selatan, Kamis (9/1). Mereka menyuarakan penolakan atas rencana pembangunan jalan khsusus batubara yang melintas dikawasan hutan Kabupaten Musi Banyuasin.

Massa Aksi menilai jalan khusus batubara yang rencananya akan dibangun oleh PT Marga Bara Jaya (MBJ) di kawasan Hutan Alam Dataran Rendah di kabupaten Musi Banyuasin berpotensi menimbulkan kerusakan ekosistem hutan alam ang merupakan tempatb hidup berbagai satwa serta mengganggu suku asli Kabupaten Muba (Suku Kubu).

Koordinator Koalisi, Ali Goik, dalam orasinya meminta agar Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam hal ini Gubernur untuk tidak memberikan Surat Rekomendasi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) untuk pembangunan jalan khusus batubara kepada PT MBJ.

“Kita lihat yang terjadi di Lahat dan Pagaralam ekosistemnya sudah rusak sehingga satwa liar turun dan memangsa warga. Kalau ini terjadi maka bukan hanya segelintir orang yang merasakan dampaknya. Maka dari itu dengan dibangunnya jalan khusus yang merusak kawasan hutan akan merugikan kita semua,” ujar Ali dalam orasinya.

Menurut Ali, jalur yang sedang diusulkan IPPKH merupakan bagian dari koridor dan jalur perlintasan gajah dan Harimau Sumatera. Tidak hanya itu, huatan alam dataran rendah yang lokasinya dibagian hulu Kecamatan Batanghari Leko, Muba tersebut juga merupakan areal tangkapan air yang merupakan sumber tangkapan ikan warga setempat.

“Kerusakan hutan alam dibagian hulu akan menjadi sumber bencana yang lebih besar seperti kebanjiran, kekeringan, maupun kehilangan sumber penghidupan dariperikanan sungai,” katanya.

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumsel, Panji Cahyanto didampingi Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Sumsel, Drs H Edward Candra MH yang penerima pendemo mengatakan,  berkomitmen Pemprov Sumsel untuk tidak merusak hutan, selanjutnya kepala  dinas kehutanan bersama koalisi akan membuat daft surat ke kementerian LHK mengenai penolakan  yang dilakukan oleh koalisi agar menteri tidak mendatangani izin pinjam pakai kawasan Hutan oleh MBJ tersebut.#osk

 

 

 

 

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

Kapolda Sumsel Buka Pelatihan Fungsi Polri dan Kuliah Umum Prolat Polda Sumsel TA 2020

Palembang, BP   Kapolda Sumatera Selatan (Sumsel)  Irjen Pol Prof. Dr. Eko Indra Heri S., MM melaksanakan kegiatan Pembukaan Pelatihan ...