Ultimate magazine theme for WordPress.

KUHPidana VS  Hukum Adat

Palembang, BP

Munculnya berita kurang sedap telah terjadi perselingkuhan yg dilakukan pejabat desa di salah satu kabupaten kota di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel).

Dan berita terakhir dibebaskan karena keluarga (isteri)  tidak membuat pengaduan (delik aduan)  yg diduga melanggar padal 284 KUHPidana (zina,)

Ini salah satu kelemahan hukum kolonial yg secara fakta meresahkan masyarakat,” kata Ketua Pembina Adat Sumsel Albar S Subari SH SU, Kamis (9/1).

Baca Juga:  Restorative Justice Sudah Ada di Kearifan Lokal

Untuk itu menurut Albar, belajar dari kasus diatas, kedepan bisa diantisipasi dengan besarnya peranan pemangku adat di kabupaten kota.

“Salah satunya dilakukan pembuatan peraturan desa bekerja sama dengan perangkat desa agar berfungsinya tokoh tokoh adat dan pimpinan informal lainnya dalam menjaga kewibawaan masyarakat adat,” kata Albar.

Albar berharap hal tersebut kedepan dapat terwujud secara normatif tugas dan fungsi pemangku adat melalui peraturan bupati /walikota masing masing dan tentunya dipayungi oleh peraturan gubernur sehingga penempatan Pasirah Adat ( ide Gubernur Sumsel) dapat terwujud.#osk

Jangan Lewatkan
Komentar Anda
Loading...