Tidak Qorumnya Pengesahan APBD Sumsel 2020, Berimbas Ke KPU Sumsel

13

BP/DUDY OSKANDAR
Komisioner KPU Sumsel Amrah Muslimin

Palembang, BP

Dampak dari tidak qorumnya pengesahan APBD Sumatera Selatan (Sumsel) tahun anggaran 2020 saat rapat paripurna di DPRD Sumsel beberapa waktu lalu ditambah empat fraksi di DPRD Sumsel yaitu Fraksi PKS, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PAN dan Fraksi PKB yang mundur dari pembahasan APBD Sumsel 2020 ini berimbas kepada anggaran milik KPU Sumsel.

Komisioner KPU Sumsel Amrah Muslimin mengatakan, awalnya KPU Sumsel dalam APBD Sumsel 2020 ini mengajukan anggaran Rp17 miliar dan setelah dilakukan sharing dengan pihak Pemprov Sumsel menjadi Rp10, 3 miliar yang diusulkan ke Badan Anggaran DPRD Sumsel.

“Rp10,3 miliar dalam proses banggar itu setelah dilakukan pembahasan sempat turun Rp6,4 miliar, kemudian KPU dipanggil oleh Komisi I DPRD Sumsel dan Komisi I sebagai komisi yang membawahi bidang politik itu  menilai apa yang diusulkan KPU Rp10,6 miliar sudah sangat rasional dan akhirnya disepakati Komisi I untuk memperjuangkan itu di paripurna, dan yang aku dengar itu berhasil akhirnya DPRD menyepakati  Rp10.6 miliar,” katanya ketika ditemui diruang kerjanya, Senin (30/12).

Baca:  Dewantara Pastikan Bawaslu OKU Netral

Artinya menurut Amrah, Rp10,6 miliar inilah yang akan digunakan oleh KPU Provinsi dalam rangka untuk sebagai penanggung jawab pelaksanaan pilkada 7 kabupaten kota  baik dalam bentuk monitoring terhadap pelaksanaan maupun dimungkinkan juga adanya kegiatan-kegiatan misalnya  penguatan kelembagaan yang tidak tercover oleh kabupaten itu bisa dibantu KPU Provinsi.

“Misalnya kegiatan penambahan  rapat kerja KPU provinsi dapat mengundang PPK, KPU kabupaten untuk rapat kerja dalam rangka melaksanakan tahapan pilkada, misalnya PPK kita lakukan bimtek , kami juga ada rencana apel siaga menjelang pilkada 2020 itu melibatkan seluruh PPK se Sumsel, “ kata Amrah.

Dan proses pengesahan anggaran 2020 oleh DPRD Sumsel yang pihaknya dengar deadlock itu akan sangat mempengaruhi kinerja KPU Sumsel untuk tahun 2020, sementara dana APBN dipastikan tidak mengcover karena dana APBN itu minim yang pihaknya dapatkan.

Baca:  KPU Sumsel dan KPU Empat Lawang Absen Persidangan di Bawaslu RI

“Kita berharap anggaran itu bisa terealisasi, kalau proses pengesahan ini mentok dan deadlock dan akhirnya disimpulkan menggunakan anggaran 2019 maka otomatis KPU dan Bawaslu provinsi Sumsel tidak ada anggaran, walaupun kami tetap melaksanakan monitoring dan pengawasan  terhadap jalannya pilkada 7 kabupaten kota itu dipastikan sangat tidak maksimal, kami berharap pihak legislatif dan eksekutif Sumsel dapat bijak melihat itu, “ katanya.

Karena menurutnya jika kembali ke anggaran Sumsel 2019 maka KPU Sumsel tidak mendapatkan anggaran.

“ Jadi kami mengelola APBD, APBN ini khan rutin , honor, gaji ada kegiatan-kegiatan tapi sedikit sekali, kegiatan sebatas rakor, rakor itu dianggaran DIPA kami untuk 2020  hanya dua kali, rakor itu untuk kabupaten kota , sementara persoalan di 2019 waktu pileg terjadinya tidak di KPU kabupaten tapi di PPK, justru itu KPU Provinsi menilai perlu adanya penguatan kelembagaan,” katanya.

Dia melihat dari sisi aturan tidak ada peluang lagi anggaran KPU Sumsel di tahun 2020 tersebut bisa dipergunakan lagi.
“ Jadi kami hanya memanfaatkan anggaran APBN yang ada, di APBD perubahan 2020 tidak mungkin lagi karena sudah selesai, kalaupun masuk di APBD Perubahan peruntukannya bukan untuk pelaksanaan pilkada tapi kegiatan rutin saja  seperti pendidikan pemilih,” katanya.

Baca:  Honor Penyelenggara Pemilu Di Kabupaten OKUT dan Mura Tidak Naik

Kalaupun nantinya menggunakan dana APBN , tapi APBN itu jangkauannya tidak jauh dan terbatas misalnya monitoring di 7 kabupaten sangat terbatas.

“ Kalau APBN kalau rutin bae Rp6,8 miliar, untuk kegiatan Rp1,2 miliar setahun , 1,2 galo-galo itu perawatan kantor, gaji , honor, perawatan mobil, perjalanan dinas , disitu galo, ada dua kali rakor dianggaran 2020 itu dari APBN rakor itu khusus untuk kabupaten,” katanya.

Selain itu dia menilai tidak qorumnya pengesahan APBD Sumsel harusnya tidak boleh terjadi dan dalam sejarah pengesahan APBN kejadian ini baru pertama kali.#osk