Home / Headline / Rapat Paripurna Tidak Qorum Lagi, RAPBD Sumsel Tahun 2020 Akhirnya Diserahkan Kemendagri

Rapat Paripurna Tidak Qorum Lagi, RAPBD Sumsel Tahun 2020 Akhirnya Diserahkan Kemendagri

BP/DUDY OSKANDAR
Ketua DPRD Sumsel Hj RA Anita Noeringhati usai rapat paripurna, Jumat (20/12) malam.

Palembang, BP

Setelah sempat diskor selama 3 hari sejak Selasa (17/12), DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel)  kembali menggelar rapat paripurna dengan agenda  pengesahan Rancangan  APBD Provinsi 2020, Jumat (20/12) malam. Rapat yang tadinya diagendakan pukul 19.00 sempat molor hingga pukul 23.31.

Sayang rapat paripurna tersebut tidak memenuhi qorum lantaran yang hadir 35 orang DPRD Sumsel , yang tidak hadir 40 orang anggota DPRD Sumsel

Seperti  Anggota Fraksi Partai Golkar tidak hadir karena masih dalam masa reses di dapil masing-masing dari tanggal 18 Desember sampai 23 Desember.

BP/DUDY OSKANDAR
Wagub Sumsel H Mawardi Yahya menyalami anggota DPRD Sumsel usai rapat paripurna DPRD Sumsel, Jumat (20/12) malam

“Sedangkan  anggota Fraksi Partai Demokrat tidak hadir dengan alasan fokus agenda reses didapil masing-masing dan tetap konsisten dengan sikap walkout (WO) pada saat singkronisasi di banggar DPRD Sumsel , Selasa (17/12) lalu,” kata Sekretaris DPRD Sumsel Ramadhan S Basyeban saat membacakan daftar hadir anggota DPRD Sumsel.

Langkah sama dilakukan anggota Fraksi PKB, PKS , PAN tidak hadir dengan alasan fokus mengikuti agenda reses di dapil masing-masing sejak tanggal 18 Desember hingga 23 Desember 2019. Khusus untuk Fraksi PAN hanya ada satu anggotanya yang hadir  dalam rapat paripurna tersebut atas nama Muhammad Yaser.

“Semua anggota Fraksi PAN difokuskan mengikuti agenda reses pada dapil masing-masing dari  tanggal 18 Desember hingga 23 Desember 2019, serta tetap konsisten  terhadap sikap walkout saat singkronisasi dibanggar tanggal 17 Desember 2019,” kata Ramadhan.

Ketua DPRD Sumsel Hj RA Anita Noeringhati yang memimpin rapat paripurna didampingi Wakil Ketua DPRD Sumsel dan dihadiri Wakil Gubernur Sumsel H Mawardi Yahya dan para pimpinan OPD serta para undangan , mengatakan berdasarkan hasil rekapitulasi  kehadiran para anggota dewan yang terhormat  sebagaimana telah disampaikan  Sekretaris DPRD Sumsel  maka qorum rapat paripurna yang ditetapkan pasal 138 ayat 1 huruf b peraturan DPRD Sumsel  belum dapat terpenuhi.

 

BP/DUDY OSKANDAR
Ruangan rapat paripurna DPRD Sumsel yang sempat lenang sebelum pembahasan RAPBD Sumsel tahun 2020, Jumat (20/12) malam

“Sehingga seperti pada rapat paripurna yang lalu , kita telah mengambil langkah pada pasal 139 ayat 3 dimana qorum 2 kali belum terpenuhi dan kita skor selama dua kali belum terpenuhi, kita skor selama tiga hari yaitu hari ini dan pada ini juga tidak juga terpenuhi, oleh karena itu , sesuai dengan peraturan tata tertib DPRD nomor 175 tahun 2018 apabila setelah menundaan sebagai dimaksud pada ayat 3 , qorum sebagai dimaksud pada ayat 1 belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud  pada pasal 137  untuk menetapkan APBD rapat tidak dapat  mengambil keputusan dan penyelesaiannya diserahkan kepada menteri, artinya rapat pembahasan APBD dan pengesahan RAPBD, belum dapat kita selesaikan karena tidak qorum didalam pengambilan keputusan., oleh karena itu sesuai dengan tatib yang mengatur di DPRD Provinsi Sumsel, penyelesaiannya akan diserahkan di Kementrian oleh karena itu rapat paripurna saya tutup dan hasil risalah  dalam rapat paripurna begitu juga dokumen RAPBD berserta pembahasan di seluruh komisi dan lainnya akan kita serahkan ke Menteri Dalam Negeri,” katanya.

Sehingga menurut  politisi Partai Golkar , rapat paripurna malam ini tidak bisa dilanjutkan dan rapat langsung menutup rapat paripurna.

Sedangkan Wakil Gubernur Sumsel H Mawardi Yahya usai rapat paripurna mengaku tidak ada masalah jika  belum disahkannya RAPBD Sumsel 2020 di DPRD Sumsel.

“Tidak ada masalah, khan tadi disampaikan  bahwa berdasarkan  tata tertib beberapa kali ditunda tidak tercapai, sudah itu diberikan kesempatan lagi tiga hari ini sudah sampai kemalam ini, tiga hari , toh tadi tata tertib DPRD akan diserahkan langsung ke Mendagri, saya kira kita tunggu hasilnya,” katanya .

Mengenai waktu dipelajari Mendagri untuk RAPBD Sumsel menurut Mawardi terserah Medagri.

“ Kita serahkan ke kemendagri apapun keputusan kita terima,” katanya.#osk

x

Jangan Lewatkan

Buat Onar Antoni Berurusan Dengan Polisi

Palembang, BP Buat keonaran di rumahnya, Antoni, warga Lorong Talang Kemang, Kelurahan Sentosa, Kecamatan Seberang Ulu (SU) II Palembang, harus ...