Ultimate magazine theme for WordPress.

Pengamat Hukum : Pemprov Sumsel Harus Dengarkan Masukan DPRD Sumsel 

BP/IST
Firman Freaddy Busroh

Palembang, BP

Aksi empat dari sembilan Fraksi di DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) melakukan aksi walkout sekaligus mundur dalam  Rapat tanggapan Tim Anggaran Pemerintah Anggaran  (TAPD) terhadap laporan Komisi Komisi terkait singkronisasi APBD Sumatera Selatan (Sumsel) tahun 2020 diruang badan anggaran ( Banggar) DPRD Sumsel, Selasa (17/12) malam berbuntut panjang.

Rapat paripurna DPRD Sumsel dengan agenda  penyampaian laporan pembahasan banggar DPRD Sumsel terhadap raperda APBD 2020 yang diselenggaran usai Rapat tanggapan Tim Anggaran Pemerintah Anggaran  (TAPD) terhadap laporan Komisi Komisi terkait singkronisasi APBD Sumatera Selatan (Sumsel) tahun 2020 diruang badan anggaran ( Banggar) DPRD Sumsel, Selasa (17/12) malam menjadi tidak qorum.

Baca Juga:  Bawaslu Sumsel Pertimbangkan PSU di Palembang

Pengamat hukum Sumsel, Dr.H.Firman Freaddy Busroh,S.H.,M.Hum menilai hal ini bisa menjadi persoalan cukup serius dengan tidak sahnya pembahasan raperda APBD 2020.

Tidak didukungnya Pemprov Sumsel oleh DPRD Sumsel menurutnya akan menjadi persoalan dalam menjalankan pemerintahan dimana akan terhambatnya beberapa rencana kerja 2020 yang sudah disusun.

“Untuk itu Pemprov Sumsel harus merombak dengan berpedoman pada beberapa catatan yang disampaikan oleh DPRD Sumsel. Kita harapkan persoalan ini tidak berlarut larut karena akan menganggu jalannya pemerintahan bila tidak mendapat pengesahan DPRD,”katanya, Rabu(18/12).

Baca Juga:  IJTI Sumsel Diharapkan Dapat Gerakkan Kompetensi Dan Capacity Building Jurnalis.

Pemprov Sumsel menurutnya, harus mendengarkan masukan DPRD Sumsel dan bila ada yg tidak sependapat silahkan ajukan argumentasi agar meyakinkan DPRD Sumsel.

Mengenai adanya aspirasi masyarakat melalui anggota DPRD Sumsel seperti anggaran untuk guru honor yang dialihkan jadi anggaran infarstruktur sekolah sehingga membuat anggota DPRD Sumsel kecewa.

Menurut Ketua Dewan Pembina Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda (STIHPADA) Palembang  tidak bisa seperti itu , bila tidak ditemukan kata sepakat maka hal ini harus dilaporkan ke Mendagri.

“Hal ini yang belum mencapai kata sepakat,  alasan pengalihannya berdasarkan apa,” katanya.

Baca Juga:  Kapolda Sumsel Berikan Bantuan Kepada Keluarga Kurang Mampu Eks Napiter

Menurutnya, DPRD  Sumsel sebagai lembaga legislatif memiliki tanggung jawab mengawal pemerintah agar sesuai aspirasi masyarakat dan koridor hukum.

“Rencana anggaran yang tidak disahkan maka tidak bisa dicairkan dan dijalankan sesuai APBD 2020 hal ini akan mengganggu jalannya pemerintahan,” katanya

Bila tidak ada kata sepakat antara DPRD Sumsel dan Pemprov Sumsel  menurutnya, maka selanjutnya meminta petunjuk ke Mendagri dan nanti pihak Kemendagri memanggil para pihak dan melakukan rapat koordinasi dengan mengutamakan langkah langkah persuasif penyelesaian masalah ini.#osk

Jangan Lewatkan
Komentar Anda
Loading...