Home / Headline / MPR Serap Aspirasi ke Berbagai Ormas dan Parpol

MPR Serap Aspirasi ke Berbagai Ormas dan Parpol

Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid

Jakarta, BP–Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid menjelaskan, untuk mengukur seberapa perlu melakukan amandemen UUD NRI Tahun 1945, tidak bisa menggunakan alat semacam thermometer. Namun, bisa dilihat dari Rekomendasi MPR Periode 2014-2019 merekomendasi kehadiran Pokok-Pokok Haluan Negara.
“Apakah menghidupkan haluan negara ala GBHN lewat amandemen disetujui atau tidak, diketahui setelah MPR melakukan serap aspirasi ke seluruh komponen masyarakat,” ujsr Jazilul sebagai pembicara diskusi Empat Pilar MPR di ruangan wartawan DPR Jakarta, Rabu (11/12).
Menurut Jazilul, pimpinan MPR 10 orang yang merepresentasikan seluruh kekuatan politik serta kelompok DPD.
Bekal Rekomendasi MPR Periode 2014-2019, kata dia, pimpinan MPR saat ini melakukan safari kebangsaan ke berbagai organisasi keagamaan dan partai politik. “Kami meminta masukan terkait amandemen”, tuturnya.
Setelah melakukan safari kebangsaan ke berbagai organisasi politik dan agama, Jazilul mengakui banyak pikiran dan pendapat, tidak hanya masalah haluan negara GBHN, nmun bagaimana pemilihan langsung Presiden dan kepala daerah dievaluasi.
Dikatakan, dari serap aspirasi itu kemudian dipetakan dan diakui ada keinginan dari masyarakat tentang perlunya amandemen. “Tidak menutup kemungkinan masalah yang lain, tidak hanya soal GBHN, “jelasnya.
Meski demikian MPR tetap menunggu aspirasi dari masyarakat lain, termasuk dari insan pers.
Sebelum mengambil keputusan, lanjut Jazilul, MPR perlu melakukan sosialisasi mengenai rencana amandemen. Dan ini memerlukan waktu panjang. Bila semua aspirasi sudah diserap tinggal MPR menyusun jadwal untuk memutuskan amandemen atau tidak. “Bila setuju amandemen, mana saja pasal yang perlu diubah”, tuturnya.
Sekretaris PPP di MPR, Muhammad Iqbal, mengatakan dalam perjalanan bangsa, selepas 18 Agustus 1945, UUD Tahun 1945 ditetapkan, bangsa ini pernah meninggalkan UUD Tahun 1945 dengan UUD Sementara dan UUD RIS hingga akhirnya kembali ke UUD Tahun 1945 lewat Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Iqbal mengutip pendapat Presiden Soekarno bahwa UUD Tahun 1945 dibuat secara singkat dan kelak dikemudian hari disempurnakan. “Dari sinilah UUD bisa diamandemen”, ujarnya.
Dalam era reformasi, UUD Tahun 1945 diamandemen. “Amandemen UUD merupakan salah satu tuntutan reformasi.. Alhamdulillah MPR sudah melakukan amandemen dari tahun 1999 hingga 2002”, tambahnya. Implikasi dari amandemen disebut membawa perubahan kedudukan dan wewenang MPR.Dulu MPR sebagai lembaga tertinggi dan memilih Presiden, sekarang tidak lagi.
“Bila ingin melakukan amandemen, perlu dilakukan kajian yang mendalam. Tujuan amandemen harus tetap pada koridor memperkuat kedaulatan di tangan rakyat,” paparnya.#duk

x

Jangan Lewatkan

Hari ini, DPRD Sumsel Mulai Bahas APBD Perubahan Tahun 2020

Palembang, BP Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) MF Ridho memastikan pembahasan APBD Perubahan (P) Tahun 2020 mulai ...