Ultimate magazine theme for WordPress.

Kecenderungan Perombakan Pejabat, Bagindo: Untuk Mata Rantai Kekuatan

BP/IST
Pengamat politik Sumsel, Bagindo Togar Butar-Butar

Palembang, BP

Kecenderungan kepala daerah melakukan perombakan pejabat ASN di setiap daerah jelang Pilkada, dinilai hal lumrah dilakukan kepala daerah meski ada larangan atau aturan 6 bulan jelang pencoblosan untuk perombakan.

Hal ini dilakukan biasanya, untuk mengamankan kekuatan ataupun mata rantai kekuatan kedepan, sehingga kepentingannya tetap terjadi.

“Itu dilakukan untuk menyusun kekuatan bagi calon kepala daerah khususnya petahana, pejabat ASN (Aparatur Sipil Negara) ini akan jadi kekuatan mereka nantinya, dengan jaringan birokrasi yang ada,” kata pemerhati politik Sumsel Bagindo Togar, Rabu (11/12).

Menurut Bagindo, slama ini hampir seluruh kepala daerah terpilih dan menjabat, dalam suatu periode pemerintahan, acapkali berusaha melibatkan para pejabat birokrasi atau ASN “diajak” terlibat dalam proses politik pemihan kepala daerah,  baik secara tidak lansung maupun lansung.

Baca Juga:  Tiga Bulan Gantikan SBY, AHY Digoyang Kader, Bagindo Togar: Untuk Menguji Kepemimpinan AHY

Menurut Bagindo Togar biasanya reward atau kompensasinya, terhubung dengan perubahan posiisi atau pergantian “jabatan yang lebih baik” sebelumnya.  Apalagi kepala daerah adalah juga Pejabat Pembina Kepegawaian.

Padahal diungkapkan Bagindo, dalam UU No 5 Tahun 2O14 tentang ASN, sangat jelas berisikan upaya menekan atau menghindarkan usaha- usaha politisasi birokrasi, oleh pejabat politik atau elite politik lokal yang memiliki kepentingan dengan existensi dan peran pemerintahan daerah.

“Faktor integritas,  akutabentalitas dan profesionalitas sebagai acuan prinsip merit sistem pembinaan para ASN,” katanya.

Baca Juga:  PKS Bantu Korban Kebakaran 1 Ulu Palembang

Ditambahkan Bagindo, sepantasnya para kepala deerah dan calon unggulan, menyadari untuk berkomitmen tidak menyentuh keberadaan serta fungsi ASN, tentu juga para ASN agar tidak sungkan menolak  iming- iming transaksi jabatan yang dikorelasikan dengan pertarungan pilkada.

“Komisi ASN, Inspektorat dan Badan Kepegawaian Daerah, sangat tepat untuk melaporkan maupun memberikan sanksi diskualifikasi bagi kepala daerah maupun calon kepala daerah yang masih mengandalkan upaya politisasi ASN,  begitu juga bagi para ASN yang “rela, berniat dan terbukti terlibat” melakukan aktifitas politik temporer dalam konteks kontenstasi demokrasi kekuasaan,” katanya.

Baca Juga:  HD-MY Dan Syukuran Kemenangannya..."

Dilanjutkan Bagindo, bila para ASN “bermain main” politik,  akan menyurutkan kwalitas pelayanan birokrasi internal pemerintahan kepada masurakat/ warga.

“Mutasi atau rotasi para ASN,  bukan ditentukan oleh aspek like and dislikes, tetapi oleh substansi kapabolitas, pengalaman,  profesionalisme dan kecakapan bekerja daam team work secara kelembagaan,” tegasnya.

Dilanjutkan Direktur Eksekutif Forum Demokrasi Sriwijaya (Fordes) ini, meminta badan pengawas pemilu (Bawaslu), jangan masuk angin terhadap kepala daerah yang melanggar aturan tersebut, agar ada efek jera bagi mereka.

“Ini tugas Bawaslu untuk menindaknya, jangan hanya sosialisasi saja, tapi harus berani menindak kepala daerah yang melanggar,” katanya.#osk

Jangan Lewatkan
Komentar Anda
Loading...