Ultimate magazine theme for WordPress.

APBD Sumsel Tahun 2020 Belum Ada Kata Sepakat, DPRD Sumsel Dan TAPD Temui Mendagri

BP/DUDY OSKANDAR
Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Hj RA Anita Noeringhati

Palembang, BP

Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Hj RA Anita Noeringhati  mengakui APBD Provinsi Sumsel tahun 2020  adalah tanggungjawab bersama  antara DPRD Sumsel dan Pemprov Sumsel.

“ Ada yang masih  harus disamakam persepsi tentang aturan , inilah kita akan minta konsultasi dengan Mendagri, karena sampai  kemarin, sampai hari ini,  belum ketemu pandangan yang sama tentang aturan, “ kata Anita usai rapat paripurna dengan agenda pembentukan  peraturan daerah terhadap hasil evaluasi raperda rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP-3-K) Provinsi Sumsel, Minggu (8/12) malam.

Baca Juga:  Polisi Tetapkan 13 Orang Tersangka saat Demo Omnibus Law di Palembang

Sebenarnya kata Anita  pihaknya mendukung semua program dari Gubernur Sumsel, karena program kerja Gubernur Sumsel  untuk kemajuan Sumsel namun program tersebut harus sesuai dengan aturan yang berlaku.

“ Nah ini yang harus  kita mintakan fatwa kepada Mendagri,” katanya.

Soal anggaran dalam APBD Sumsel 2020 menurut politisi partai Golkar ini tidak ada permasalahan lagi.

Baca Juga:  Minggu Ke-3 Juli, Polda Sumsel Ungkap 37 Kasus Narkoba

“Kita tidak mempermasalahkan anggaran untuk ini itu , yang penting anggaran itu harus pertama urusan wajib dulu baru urusan pilihan, kita minta urusan wajib dipenuhi dulu,” katanya.

Rencana ke Kemendagri, Anita mengaku masih meminta waktu ke Mendagri untuk bertemu.

“ Jangan sampai kami sudah berangkat tapi dari Kemendagri belum ada menerima secara substansi dan yang berangkat ini tidak hanya banggar tapi banggar bersama-sama TAPD, artinya kami duduk bersama  untuk menyamakan persepsi dalam pembahasan KUA-PPAS,” katanya.

Baca Juga:  Komisi V DPRD Sumsel Prihatin Dengan Kondisi SMAN I Muara Rupit

Untuk APBD Sumsel tahun 2020 di finalisasi KUA PPAS APBD Sumsel 2020 menurut Anita di kisaran Rp 10.56 triliun .

“ Hanya memang  kita masih menghimbau Pemerintah Provinsi Sumsel  program-program seperti ganti rugi lahan itu khan ditunggu masyarakat coba dioptimalkan lagi untuk itu ,” kata Anita.#osk

 

 

Jangan Lewatkan
Komentar Anda
Loading...