Home / Headline / Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Wajib dari Fungsional

Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Wajib dari Fungsional

Sekda Muaraenim Ir H Hasanudin berjabat tangan dengan Direktur Penanganan Permasalahan Hukum dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Patria Susantosa, S.Si.

Muaraenim, BP–Mulai 1 Januari 2021 mendatang pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah daerah tidak lagi dilakukan oleh pejabat struckural melainkan diwajibkan dari pegawai fungsional. Itu sebagaimana diamanatkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018.

Penegasan itu disampaikan Direktur Penanganan Permasalahan Hukum dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Patria Susantosa, SSi, dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Se-Provinsi Sumatera Selatan yang diselenggarakan oleh Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Rabu (4/12), di Hotel Swarna Dwipa Palembang, diikuti Sekda Muaraenim Ir H Hasanudin, MSI.

Sekretaris Daerah Sumatera Selatan H Nasrun Umar pada Rakor tersebut mengimbau seluruh pemerintah daerah di Sumsel, termasuk pula kepada Sekda Kabupaten Muaraenim Ir. H. Hasanuddin, M.Si yang juga hadir agar segera menyiapkan sumber daya manusia profesional yang nantinya mengisi jabatan fungsional PBJ di daerah. Sekda Sumsel juga meminta para pejabat PBJ untuk mengedepankan asas efektivitas, efisiensi dan akuntabel.

Sementara itu Kepala Satgas Wilayah II Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Aida Ratna Zulaiha mengingatkan agar para pejabat PBJ selalu berhati-hati di dalam pekerjaan yang berisiko tinggi ini. Ia juga meminta komitmen para pejabat PBJ agar tidak berlaku curang dan memperkaya diri sehingga menyebabkan kerugian negara.#nur

 

x

Jangan Lewatkan

Pabrik Aspal Karet Muba Beroperasi, Ini Untungnya Bagi Sumsel

Sekayu, BP–Karet petani Musi Banyuasin punya pasar baru selain bokar yang selama ini jadi sumber penghasilan. Namanya aspal karet.  Bahannya ...