Ultimate magazine theme for WordPress.

Anggota MPR Harap Biaya Pilkada Tidak Bebani APBD

Anggota MPR dari kelompok DPD, Teras Narang, berharap biaya pilkada serentak tidak membebani APBD.

Jakarta, BP–Anggota MPR dari kelompok DPD, Teras Narang, mengatakan, selalu ada hal baru jika membahas pilkada serentak. Semua upaya yang dilakukan memperlihatkan keinginan untuk membangun masa depan lebih baik.

“Untuk menuju ke arah lebih baik, kita jadikan masa lalu sebagai pelajaran. Dan kebetulan saya termasuk alumni pertama pilkada langsung di awal reformasi,” ujar Teras di ruangan wartawan DPR Jakarta, Rabu (4/12).

Menurut Teras,.dari perkembangan dan perjalanan pilkada, proses menuju kesempurnaan. Namun biaya pilkada sangat berat dan besar sehingga APBD tersedot. Untuk itu DPD, mencari siasat agar anggaran pilkada tak membebani APBD. Masalah biaya inilah menjadi pertimbangan.

Baca Juga:  Scientist Finds Breakthrough Weight Loss Formula!

“Hasil pilkada langsung bisa memilih pemimpin yang baik dan kompeten. Dan saya berharap agar prosedur yang ada jangan dipersulit. Terlepas dari itu apakah pilkada nanti dipilih secara langsung atau dikembalikan DPRD, agar semua ide dan gagasan yang ada ditampung,” jelasnya.

Menurutnya pilkada secara hukum tafsirnya sangat terbuka, yakni dipilih secara demokratis, bisa lewat DPRD atau langsung oleh rakyat. Berbeda dengan Pemilu Presiden yang dinyatakan benar-benar dipilih langsung oleh rakyat.

Baca Juga:  Ketua DPD Minta Senator Pantau Kesiapan Daerah Hadapi Corona

Tafsir hukum yang terbuka lanjut dia, bisa saja pilkada di beberapa daerah dipilih langsung dan di daerah lain dipilih lewat DPRD.

Anggota MPR dari Fraksi PAN, Asman Abrur, mengatakan, Pilkada lewat DPRD prosesnya sangat panjang. Mulai dari menghadapi 30 anggota DPRD.

“Meski partai politik sudah mengintruksikan memilih seseorang namun masing-masing anggota mempunyai kepentingan individu. Inilah pengalaman saya ketika calon walikota,” tuturnya.

Asman menambahkan, perilaku pemilih belum seperti saat ini yang sudah biasa mengikuti Pemilu. “Pada masa itu masyarakat belum banyak terlatih”, ungkapnya.

Baca Juga:  Teras Narang Setuju Pemilihan Bupati Dikembalikan ke DPRD

Diakui proses pilkada angsung menghasilkan kepala daerah yang mendunia. Terbukti 60 persen kepala daerah mempunyai kinerja yang baik.

Dia berharap agar proses yang baik ini jangan dibawa mundur.

“Sekarang kita harus konsentrasi pelaksanaan Pilkada dan Bawaslu diperkuat. Saya berharap perjalanan panjang ini disempurnakan. Kita harus menata mekanisme dan pelembagaan penyelenggara Pemilu sehingga lembaga yang ada benar-benar proffesional dan tak bisa diintervens,” paparnya.#duk

Jangan Lewatkan
Komentar Anda
Loading...