Tol Trans Sumatera Potensial Tambah Pendapatan Daerah

5

Presiden Joko Widodo berjalan menelusuri pintu gerbang tol Lintas Lematang seusai membuka resmi jalan tol Trans Sumatera jalur Kayuagung-Lampung.

Kayuagung, BP–Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumsel semakin diuntungkan dengan adanya proyek infrastruktur jalan tol Trans Sumatera (JTTS). Tidak hanya memberi kemudahan arus barang dan orang, jalan tol juga berpotensi menambah penerimaan bagi daerah ini khususnya dari sektor PBB jalan tol.

Untuk itu, Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BP2D) OKI bersama instansi berwenang lainnya; KPP Pratama Kayuagung, Dinas Perizinan, Satpol PP dan Dinas Pertanahan melakukan pemutakhiran data dan pendataan objek pajak khusus PBB jalan tol, di ruas Tol Pematang-Kayuagung, pada Kamis, (28/11).

Dengan pemutakhiran itu, Kepala Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BP2D) OKI Suhaimi, AP, MSi berkeinginan PBB dari jalan tol ini segera memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan daerah.
“Kita sedang lakukan pemutahiran subyek pajak untuk penilaian NJOP bersama tim, juga untuk memperkuat Peraturan Bupati yang sedang dalam proses. Target kita di 2020,” ungkap Suhaimi.

Sebagai tahap awal terang Suhaimi, pengenaan pajak akan di terapkan di ruas tol Pematang-Kayuagung sepanjang 77 km, “Karena tol Kayuagung-Palembang (33 km) masih tahap pengerjaan,” Kata dia.

Ditanya soal proyeksi besaran yang didapat Pemkab OKI dari sektor PBB jalan tol ini Suhami mengungkap masih dalam proses penetapan NJOP.

“Untuk besaran penerimaan kita masih hitung-hitung NJOPnya bersama KPP Pratama,” katanya.

Berkaca dari daerah lain yang telah memperoleh hasil, Suhami optimis.
“Seperti Kota Semarang Jawa Tengah yang berhasil meraup Rp700 juta per tahunnya dari ruas sepanjang 7,8 kilometer. Tapi tentu NJOP di Semarang dan di OKI berbeda,” terang dia.

Selain dari sektor PBB, pekerjaan proyek pembangunan jalan tol Pematang Panggang-Kayuagung juga telah berkontribusi dari sektor pajak mineral bukan logam dan bebatuan atau pajak galian C. Hutama Karya dan Waskita Karya selaku pemegang lesensi proyek mempunyai kewajiban kepada Pemkab OKI mencapai Rp24 miliar.

“Dari jumlah itu, yang telah disetorkan tahap pertama oleh pihak rekanan Hutama Karya ke kas Pemkab OKI mencapai Rp20 miliar dan menyisakan piutang sekitar 4 miliar,” jelas dia.

Pemkab OKI, menurut Suhaimi, memberikan apresiasi kepada pihak Hutama Karya dan Waskita Karya yang telah kooperatif dalam pembayaran pajak galian C kepada daerah.#ros