Baru 9 Persen Tenaga Konstruksi Tersertifikasi

3

Sekda Muaraenim Ir H Hasanudin, MSi saat membuka pembekalan dan sertifikasi tenaga terampil.

Muaraenim, BP-Sekda Muaraenim Ir H Hasanudin, MSi mengaku prihatin dengan tenaga kerja konstruksi yang ada di Muaraenim. Soalnya sesuai data pada LPJK, secara nasional jumlah tenaga kerja konstruksi yang tersertifikasi hingga saat ini baru 702.279 orang atau 9 persen dari total 8 juta tenaga kerja kosntruksi.

“Ini harus kita sikapi, kita harus mampu bersaing di era globalisasi saat ini. Era sekarang jangan pernah menganggap sepele dengan kondisi yang terjadi saat ini,” tegas Sekda di hadapan peserta pembekalan dan sertifikasi tenaga terampil yang diselenggarakan Dinas PUPR di Hotel Griya Sintesa, Kamis (28/11).

Menurut Sekda, jika tenaga kerja lokal tidak mampu bersaing, maka pekerjaan konstruksi akan diambil alih tenaga asing.

“Saat ini begitu banyak tenaga kerja asing masuk ke Indonesia yang sudah bekerja pada tataran yang semestinya cukup dikerjakan tenaga kerja lokal. Mereka bekerja di proyek konstruksi strategis seperti PLTU,” jelasnya.

Ini, lanjutnya, pekerja besar yang harus disikapi. Jika tidak segera disikapi, maka tenaga kerja kontruksi lokal akan tersingkirkan alias kelebu.

Pertanyaannya, lanjutnya, kenapa seperti ini. Karena  tidak menyiapkan tenaga tenaga terampil, dibidangnya khususnya dibidang kontruksi. “Kita tidak mampu bersaing dengan tenaga kerja asing,” jelasnya.

Sementara itu, Kasi Balai Jasa Kontruksi Sumsel, Bayu, pada acara itu mengatakan, sektor konstruksi di Indonesia diperkirakan bernilai Rp446 triliun, menyumbang sekitar 14 persen PDB Indonesia. Setidaknya, dari  setiap Rp1 triliun pembangunan infrastruktur dibutuhkan 14 ribu tenaga kerja konstruksi.

Namun demikian, lanjutnya, data dari PPJK nasional menunjukkan bahwa jumlah  tenaga kerja  kontruksi yang tersertifikasi  hingga saat ini  baru 702.279 orang dari total sebanyak 8 juta tenaga kerja kontruksi atau 9 persen.

           Untuk menambah jumlah tenaga kerja kontruksi bersertifikasi, Kementerian PUPR memiliki program percepatan  sertifikasi dengan mengembangkan beberapa metode.#nur