Soal Pilkada, Parpol Jangan Kenakan Mahar

4

Anggota MPR sedang diskusi soal Pilkada apakah perlu dikembalikan ke DPRD.

Jakarta, BP–Anggota MPR RI dari unsur DPD RI Otopianus Tebai, mengatakan UU Pilkada harus mengatur keterwakilan putera daerah, besaran biaya antara pilgub dan pilkada harus dibatasi.

“Jika Pilgub Rp500 juta, Pilkada kabupaten Rp200 juta, dan masa jabatan 7 – 8 tahun dan tak bisa dipilih kembali,” ujar Otopianus dalam diskusi Empat Pilar MPR RI bertajuk Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Daerah di ruangan wartawan DPR RI, Jakarta, Jumat (21/11).

Putera daerah dimaksud, lanjut Otopianus, bisa diwakili pimpinan atau kepala adat daerah setempat “Putera daerah bisa ditentukan kepala adat setempat. Saya kira ini akan lebih adil,” katanya.

Anggota MPR Kamrussamad menilai untuk pilkada 2020 ini 270 daerah sudah menendatangani dana hibah Rp 90 triliun. Dengan anggaran itu diharapkan pilkada tak saja berjalan secara demokratis prosedural, tapi secara substantif menghasilkan pimpinan daerah yang berkualitas.

Karena itu, kata Kamrussamad, rakyat harus diberi edukasi akan kesadaran berdemokrasi dan politik, agar tidak memilih kepala daerah atas kekuatan modal, melainkan yang bersih, memiliki visi, misi, dan komitmen memajukan daerah.

“Parpol pun harus transparan merekrut calon kepala daerah serta tanpa mahar. Yang jelas, Pilkada ini bisa dihemat dengan e-budgeting, e-voting, dan digital lain,” jelasnya.

Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti menegaskan, upaya mengembalikan Pilkada langsung ke DPRD sama saja mengembalikan oligarki partai politik. Padahal, dengan pilkada langsung saja, oligarki – nepotisme politik belum bisa dihapuskan.

“Pilkada langsung justru memperkuat posisi rakyat untuk berdaulat, berdemokrasi memilih pemimpinnya,” tegas Ray.

Kalau alasan biaya tinggi dan banyak kepala daerah kena kasus hukum, kesalahan bukan terletak pada Pilkada melainkan perilaku kepala daerah dan pengawasan yang lemah.

“Pilkada langsung wujud partisipasi rakyat, dan bukan diwakili orang lain. Bahkan di era digital saat ini, rakyat bisa memilih dari kamar tidur lewat HP. Kalau dikembalikan ke DPRD ya mundur. Makanya, parpol jangan membebani calon kepala daerah,” paparnya.#duk