Review dan Refleksi Pendidikan Indonesia

7

Oleh: Junaidi, SE., M.Si.

(Mahasiswa Program Doktor Ilmu Akuntansi Universitas  Pajajaran)

 

Pendidikan di Indonesia tidak habisnya untuk di bahas, termasuk baru-baru ini, Pelantikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI menjadi topik pembicaraan   di tengah masyarakat maupun media sosial.

Secara umum, andai saja Pendidikan kita menjadi prioritas utama dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, maka istilah keragu-raguan ini tidak akan muncul setiap tahunnya bahkan setiap kali menteri pendidikan dan kebudayaan baru diganti.

Secara umum, andai saja mata pelajaran berkurang dan dijadikan lebih khusus dalam bidang tertentu maka akan terasa berbeda, pada kurikulum saat ini tidak seutuhnya mencerminkan berbasis cinta tanah air, sehingga tidak banyak dari kita mengkhawatirkan tentang kecintaan kita terhadap tanah air tersebut. Tentu dalam kurikulum 2019 yang saat ini dipakai terdapat basis tersebut, namun hanya terlihat dalam kulitnya saja.

Jika kita berbicara tentang kurikulum ini, maka kita tidak menemukan kembali mata pelajaran budi pekerti, akhlak dan moral. Begitu juga pendidikan moral pancasila yang saat ini lebih banyak membahas tentang Undang-undang dan pasal-pasal bukan menjelaskan tentang tenggang rasa, gotong royong, saling membantu serta yang lainnya. Sehingga masuknya budaya asing yang kita lihat saat ini tidak mampu diserap secara utuh orang peserta didik dampaknya semakin hari dapat kita lihat kita lebih meniru budaya kebarat-baratan tersebut.

Bahkan sisi negatif yang ada menjadi cerminan generasi saat ini di masyarakat misalnya, rasa kurang bertanggung jawab, kurang disiplin begitu juga fenomena peserta didik saat ini yang melawan guru, tawuran dan melaporkan seorang guru,  hal ini berbeda dengan apa yang kita rasakan di tahun 1900an, dimana guru menjadi panutan dan tauladan di tengah masyarakat.

Baca:  KPU Lahat Dilaporkan ke Bawaslu dan DKPP

Begitu juga dengan sistem pendidikan kita yang saat ini berpusat pada guru, fenomena ini menjadi sebuah pergeseran baru di dunia pendidikan terutama guru, sehingga guru terkesan hanya melepaskan tugasnya sebagai pengajar namun mengabaikan perannya sebagai pendidik. Pendapatan guru yang belum seimbang atau belum sesuai menjadi indikator masalah utama dalam upaya profesionalisme seorang guru, maka tidak heran idiom tentang guru sering kita dengar seperti sulitnya mencari guru di Indonesia dibanding di negara lain, jika di negera lain kita dapat melihat guru yang stanby di sekolahnya sedang kita sangat sulit menemukan guru terutama pada jam sekolah karena guru tersebut harus mengajar di sekolah lain ataupun di lembaga lain.

Peran guru menjadi sorotan masyarakat dimana hanya melepaskan kewajiban dan setelah itu pulang kerumah. Fasilitas yang di dapat oleh guru sebagai tenaga yang siap memberikan ilmu dan menopang kebutuhan guru tersebut masih mengalami ketimpangan yang besar. Begitu pun tunjangan dan sertifikasi guru yang belum menyeluruh diterima oleh seluruh guru yang ada di Indonesia saat ini.

Baca:  Demo di Kantor Bawaslu , Sejumlah OKP Dukung KPU Palembang

Pendidikan yang dilakukan oleh Pemerintah terhadap masyarakat maupun peserta didik itu barus berbasis output nilai sehingga kita hanya mengejar hasil bukan proses, ujung-ujungnya hanya nilai ujian. Orang-orang berlomba-lomba mengejar masuk sekolah favorit, perguruan tinggi terkemuka dan mencari jalan menuju sekolah ikatan dinas.

Sebetulnya apa yang dilakukan itu tidak salah dari SD-SMP-SMA, mata pelajaran umum yang tidak pada mata pelajaran yang khusus dan tekhnis, sehingga output yang didapat pun tidak khusus hampir setiap mata pelajaran bersifat umum sehingga tamatan sekolah kita belum mengarah ke kompetensi khusus, beberapa kali tercatat bahwa berganti menteri berganti pula kebijakan.

Perubahan kurikulum serta mata pelajaran saat ini diterima oleh peserta didik terlampau luas dan terlalu banyak, peserta didik dibebani setumpuk mata pelajaran ini jauh berbeda dengan apa yang dapat kita lihat di negara tetangga dimana tidak ada mata pelajaran yang berulang-ulang.

Selain itu, fasilitas pendidikan di kota dan di kabupaten tertentu juga terdapat ketimpangan, dengan distibusi guru yang tidak seimbang serta infrastruktur yang belum memadai, jumlah guru di desa sangatlah sedikit serta fasilitas yang ada menghambat kreatifitas guru dalam mengembangkan pendidikan di daerahnya. Hal ini sungguh menjadi pertanyaan besar di masyarakat; 20% dana APBN dari pemerintah tetapi masih banyak ditemukan atap bocor, sekolah yang rusak dan sebagainya. sejak dilantiknya Periode Kedua kepemimpinan Presiden Jokowi tentu menjadi harapan besar kepada pendidikan, seperti jargon utamanya SDM unggul Indonesia Maju tentu kita sebagai masyarakat menanti gebrakan besar dari Menteri Pendidikan kebudayaan yang baru dilantik, sebagai usul tentu ada baiknya dalam perjalanan pembangunan SDM perlu dibentuk suatu badan yang menjadi jembatan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, badan ini nantinya bertugas mengawasi, mengawal program pemerintah tersebut sehingga betul-betul menjadi mata dan telinga pusat sehingga program-program yang telah direncanakan dalam menyentuh masyarakat di bawah.

Baca:  Bawaslu, KPU, DKPP Bersama DPR dan Kemendagri Sepakat Tunda Pelaksanaan Pilkada 2020

Dan usulan kedua ada baiknya kita dapat mengkaji kembali pembagian sekup koordinasi dan pengelolaan setingkat SMA yang tadinya di Pemerintah Provinsi kembali lagi ke Pemerintah Kabupaten/ Kota, ini menjadi catatan penting sejak perubahan ini dijalankan sehingga dampak yang diterima oleh guru-guru terutama setingkat SMA sulit mendapatkan akses informasi serta koordinasi, permasalahan-permasalahan yang tadinya dapat diselesaikan di tingkat pemerintah kabupaten/ kota saja harus pula dibebankan ke Pemerintah Provinsi serta harus pula guru-guru tersebut datang ke Provinsi.

Sudah selayaknya Pemerintah dan kita semua peka dengan tantangan yang dihadapi saat ini, tentu itu menjadi tugas kita bersama dalam upaya mengentaskan pengangguran, SMK-SMK nantinya wajib melaksanakan kegiatan pembelajaran 90% berbasis praktik, pelajaran berbasis digital terus digalakkan. Sudah cukuplah program-program yang ada hanya menjadi catatan meja saja tanpa tahu betul apa yang menjadi tujuan utama kita yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.#