Ultimate magazine theme for WordPress.

Soal Amanden UUD, MPR Buka Ruang Bagi Masyarakat

Diskusi soal amanden UUD di ruangan wartawan DPR, Jakarta.

Jakarta, BP–Wakil Ketua MPR Syarifuddin Hasan mengatakan, MPR akan membuka ruang dan akses lebih besar bagi masyarakat dan stakeholder lain yang ingin memberikan masukan pemikiran dan pandangan menyangkut amendemen (perubahan atau penyempurnaan) UUD termasuk soal GBHN.

“Kita tidak perlu tabu membicarakan amendemen UUD. Kita buka ruang kepada publik untuk memberikan kontribusi dan pandangan tentang penyempurnaan UUD termasuk menyangkut GBHN dan juga sistem ketatanegaraan. Ini menyangkut hajat hidup rakyat Indonesia, kita harus komit melaksanakan,” ujar Syarifudin Hasan dalam Diskusi Empat Pilar MPR dengan tema “Penataan Kewenangan MPR” di ruangan wartawan DPR, Jakarta, Kamis (31/10).

Menurut Syarifudin, MPR periode 2014 – 2019 merekomendasikan kepada MPR periode 2019 – 2024 untuk melakukan pengkajian lebih mendalam termasuk kajian soal amendemen atau perubahan UUD. “Rekomendasi MPR periode lalu itu menjadi pijakan bagi MPR saat ini untuk bekerja ke depan. Kita sudah memutuskan untuk melakukan kajian dan membuka askes lebih besar kepada publik,” kata Syarifudin.

Syarifudin menambahkan, harus ada input dan masukan yang komprehensif dari akademisi, partai politik, tokoh bangsa, mahasiswa dan Ormas. “Misalnya bagaimana kedudukan MPR, soal GBHN, sistem ketatanegaraan apakah bicameral atau unicameral, dan lainnya. Kalau kita bisa menata lagi sistem ketatanegaraan kita, ke depan saya percaya Indonesia akan lebih baik lagi,” jelasnya.

Baca:  Wakil Ketua MPR: Penyelamatan Korban Bencana Alam NTT Harus Segera Dilakukan

Dikatakan, kita wajib memberikan dukungan pada wacana amandemen, memberikan pencerahan dan sosialisasi kepada masyarakat agar mereka memberikan kontribusi positif terhadap rencana penyempurnaan UUD. Mudah-mudahan tugas MPR ini bisa dilakukan dengan baik,” tutur Syarifudin.

Anggota MPR Sultan Bachtiar Najamudin juga menyebutkan perubahan atau penyempurnaan UUD bukanlah sesuatu yang tabu. Amendemen UUD adalah sebuah keniscayaan. UUD sebagai living constitution selalu menyesuaikan dengan kondisi jaman.

Baca:  Amandemen UUD NRI Tahun 1945, Syarief Hasan Serap Aspirasi ke Pemda Gorontalo

“Amandemen konstitusi di Amerika Serikat tidak terhitung karena ingin selalu menyesuaikan dengan kondisi masyarakat. Kita tidak perlu tabu dengan amendemen UUD sepanjang penyempurnaan itu dilakukan dengan kajian mendalam dan melibatkan semua stakeholder bukan hanya parpol tapi juga basis masyarakat,” katanya.

Sultan Najamudin percaya sepanjang isu amandemen akan menguatkan sistem ketatanegaraan, semua pihak pasti setuju. “DPD mendukung amandemen sepanjang kepentingan daerah masuk dalam amendemen. Sebab, DPD memperjuangkan kepentingan daerah. Tapi tidak perlu terburu-buru melakukan amendemen karena perlu kajian lebih mendalam. Jika hanya untuk kepentingan jangka pendek justru bisa berbahaya,” jelas Senator dari Bengkulu tersebut.
Anggota MPR Syaifullah Tamliha mengungkapkan, MPR periode 2014 – 2019 mewarisi enam pekerjaan rumah yaitu penataan kewengan MPR, penataan kewenangan DPD, penataan kekuasaan kehakiman, penataan sistem presidensial, penataan sistem hukum dan peraturan perundang-undangan, dan pelaksanaan pemasyarakatan Empat Pilar MPR.
“Apakah perlu amandemen atau tidak, yang saya dengar, paling tidak MPR memberikan ruang kepada publik untuk membahas enam PR tadi. Dalam dua tahun, masyarakat dari berbagai kalangan terlibat membahas itu dan pimpinan MPR memberi ruang kepada publik untuk terlibat,” papar Tamliha.#duk

Baca:  Siti Fauziah: Perpustakaan MPR Sangat Terbuka Untuk Umum
Jangan Lewatkan
Komentar Anda
Loading...