Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Harapan dan Istri Ditetapkan Jadi Tersangka Penipuan

12

Polda Sumsel menetapkan pasangan suami istri pemilik dan pengelola Perguruan Tinggi Harapan di Jalan Soekarno Hatta Palembang (menghadap ke belakang) sebagai tersangka penipuan.

Palembang, BP–Polda Sumsel menetapkan pasangan suami istri pemilik dan pengelola Perguruan Tinggi Harapan di Jalan Soekarno Hatta Palembang sebagai tersangka penipuan. Keduanya diduga menyelenggarakan pendidikan tanpa izin yang mengakibatkan ijazah alumni yang diwisuda tahun 2017 tidak diakui.
Keduanya yakni H Sofyan Sitepu SH MPd dan Hj Maimunah Sitorus SE, pembina dan ketua yayasan yang mengelola Perguruan Tinggi Harapan, yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, No 234, Lingkar Barat Palembang.
Kasus ini ditangani Subdit 1 Kamneg Ditreskrimum Polda Sumsel. Kedua tersangka awalnya dilaporkan oleh Mulyadi, alumni mahasiswa Afikes dan Akfar Harapan sebagai perwakilan 64 mahasiswa angkatan 2014 yang sudah diwisuda pada tahun 2017 lalu.
Dalam laporan bernomor polisi LPB/449/2018/SPKT Polda Sumsel tertanggal 31 Mei 2018, para alumni menerima surat dari Kopertis Wilayah II Palembang, bahwa Afikes dan Akfar milik Yayasan Perguruan Tinggi Harapan Palembang tidak pernah memperoleh izin pendirian perguruan tinggi maupun izin pembukaan program studi.
“Alumni yang telah tiga tahun menempuh masa pendidikan merasa tertipu dan melaporkan kejadian ini ke pihak yang berwajib. “Ada perguruan tinggi yang menyelenggarakan kegiatan tapi tidak memiliki izin sebagaimana yang diatur Kemenristek Dikti,” kata Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Supriadi kepada wartawan, Kamis (31/10).
Supriadi menjelaskan, kasus ini terungkap setelah para alumni merasa curiga saat kampus tidak mengeluarkan Surat Tanda Registrasi (STR) yang biasa diberikan kepada calon tenaga kesehatan.
Atas kejanggalan tersebut mereka mengecek ke Kemenristekdikti dan Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis), sehingga didapati bahwa perguruan tinggi tempat mereka menempuh pendidikan tidak memiliki izin atau ilegal.
“Kasus ini terungkap setelah salah satu mahasiswa atau lulusannya mengecek. Ternyata kampusnya tidak terdaftar. Kalau tidak dicek mungkin sampai sekarang kita tidak mengetahui,” kata Supriadi.
Sementara itu Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirkrimum) Polda Sumsel Kombes Pol Yustan Alpiani menjelaskan, sejak 2009 silam, perguruan tinggi tersebut sudah bermasalah soal izin, lantaran tidak mengurus izin lebih lanjut guna menyelenggarakan pendidikan tinggi.
“Memaang pada 2004-2009 yayasan itu memiliki izin untuk menyelenggarakan pendidikan, tapi izin tidak lagi diurus dan sudah mati. Sehingga saat di wisuda para lulusan tidak terdaftar dan meski mereka sudah mendapat , tapiizazah tetap saja tidak sah,” tegas Yustan.
Menurut Yustan, langkah yang diambil pemilik yayasan untuk terus membuka pendaftaran mahasiswa baru merupakan pelanggaran hukum, karena dalam Undang-undang pendidikan dijelaskan mengenai syarat utama sebuah penyelenggara pendidikan adalah memiliki izin.
Untuk itu berdasarkan hasil penyelidikan atas laporan pada 31 Mei 2018 lalu, karena dianggap merugikan sekitar 64 lulusan pihaknya mengamankan Ketua dan Pembina di Yayasan Perguruan Tinggi Widya Darma Sekolah Harapan.
“Kasus ini tetap bergulir, Kejaksaan juga sudah menyatakan berkas lengkap. Untuk tersangka, Maimunah Sitorus ini merupakan Ketua yayasan dan Sofyan Sitepu selaku pembina yayasan. Keduanya tahu bila izin sudah lama tidak diperpanjang, tapi tetap melakukan penerimaan. Artinya ada unsur kesengajaan dalam kasus ini,” jelasnya.
Dirinya menambahkan, atas kasus ini pihaknya menjerat kedua tersangka dengan Pasal 378 KUHP Jo Pasal 171 Jo Pasal 63 ayat 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang penipuan dalam dunia pendidikan dan terancam hukuman 10 tahun penjara serta denda Rp1 miliar.#osk