Buntut Iuran BPJS Kesehatan Naik, Komisi V DPRD Sumsel Cari Solusi Lain

17

Mgs Syaiful Padli

Palembang, BP–Kebijakan pemerintah pusat menaikkan iuran Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mendapat sorotan dari wakil rakyat yang duduk di DPRD Sumsel.

Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumsel Mgs Syaiful Padli mengatakan, kebijakan menaikkan iuran BPJS bukan kebijakan populis.

Syaiful mengatakan, diawal pemerintahan periode kedua Presiden RI Jokowi harusnya pemerintah memberikan kado manis bagi rakyat dengan melahirkan kebijakan pro rakyat.

Baca:  DPRD Sumsel Tetapkan Susunan AKD Periode 2019-2024

“Harusnya pemerintah memberikan kado terbaik diawal pemerintahan bukan memberikan kejutan yang menyengsarakan rakyat,” kata Syaiful, Kamis (31/10).

Untuk di Sumsel, sebagai komisi yang menaungi bidang kesehatan, Syaiful mengatakan pihaknya tengah mencari solusi atas kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Utamanya mencari skema dan solusi bagi keluarga kurang mampu.

“Misalnya menambahkan anggaran ke rumah sakit pemerintah untuk berobat rakyat kurang mampu. Sehingga rakyat bisa berobat gratis, karena Pemerintah wajib menjamin kesehatan untuk rakyatnya,” pungkas Politis PKS ini.

Baca:  Launching Rumah Aspirasi Budaya, Rumdin Ketua DPRD Sumsel Terbuka Untuk Semua Lapisan Masyarakat

Diberitakan, kenaikan iuran BPJS tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yang diteken Presiden Joko Widodo pada 24 Oktober 2019.

Kenaikan iuran BPJS Kesehatan terjadi pada seluruh segmen peserta. Iuran BPJS Kesehatan untuk kelas III yang semula sebesar Rp 25.000 naik menjadi Rp 42.000. Iuran peserta kelas II juga mengalami kenaikan yang signifikan dari semula Rp 51.000 menjadi Rp 110.000.

Baca:  Terkait Lahan Pulau Kemaro, Pekan Depan DPRD Sumsel Fasilitasi Pertemuan Zuriat Kiai Marogan dan BPN Sumsel

Sementara untuk peserta kelas I iurannya naik dua kali lipat dari semula Rp 80.000 menjadi Rp 160.000.

Besaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (Pasal 34) mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.#osk