Mafia Sertifikat Tanah Palsu Dibongkar Polisi

3

Para tersangka pelaku penipuan surat tanah palsu diamankan di Polrestabes Palembang.

Palembang, BP–Satreskrim Polrestabes Palembang Unit Harta dan Benda (Harda) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Palembang membongkar pelaku penipuan dokumen surat tanah palsu.
Kelompok tersebut terbongkar berawal dari laporan korban Darmawi (49) yang membuat laporan ke Polrestabes Palembang bahwa, sertifikat tanahnya diduga palsu akibat dari ulah terlapor. Sehingga korban mengalami kerugian sekitar Rp 102 juta rupiah.
Dari laporan tersebut, Unit Harda bergerak cepat untuk menyelidik adanya dugaan Sertifikat tanah palsu. Dari hasil penyelidikan, aparat berhasil menangkap pelaku Kolbi (44) yang telah membuat sebanyak sebelas buku serifikat palsu.
“Pelaku ini kita amankan berdasarkan laporan dari korbanya yang membuat laporan bahwa sertifikat tanah diduga palsu,” ujar Kasatreskrim Polrestabes Palembang Kompol Yon Edi Winarah saat gelar perkara, Rabu (30/10).
Lanjut Yon, modus pelaku menawarkan kepada korbanya untuk pembuatan serifikat dengan meyakinakan korban bahwa ada pihak yang bisa melancarkan pembuatan.
Ketika disinggung apakah ada oknum dari pihak BPN dan Kepolisian yang memuluskan aksinya, dengan tegas Yon menjawab masih dalam penyelidikan.
“Kita akan selidiki apaka pelaku ini ada orang dalam untuk melancarkan aksinya,” kata Yon.
Sementara itu, ditempat yang sama kepalak Seksi Hubungan Pertanahan BPN Kota Palembang Ahmad Zainul mengatakan bahwa, pihaknya sangat berterima kasih dengan pihak kepolisian yang telah berhasil mengungkap kasus pembuatan sertifikat tanah Palsu.
“Berkat kita selalu berkordinasi dengan pihak kepolisian dalam rangka dibidang pertanahan. Ini akan terus kita tingkatkan kerjasama dalam pertanahan, dikarnakan kemungkinan adanya pelaku – pelaku lain yang bermain didalam surat tanah palsu,” jelasnya
Sedangkan pelaku Kolbi ketika dimintai keterangan, hanya tertunduk diam dan enggan berbicara.
Atas ulahnya, Kolbi pun akan dijerat dengan pasal 378 KUHP dengan ancaman penjara diatas empat tahun penjara.#osk