SMB IV : Tinggal Kemauan Politik dan Keseriusan Pemerintah Berlakukan Perda Kearifan Lokal di Palembang

3

Seminar nasional dengan tema “Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Pada Kearifan Lokal Masyarakat Adat Dan Eksistensinya Dalam Hukum Nasional” , di Griya STIPADA Palembang, Selasa (29/10).

Palembang, BP–Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda (STIPADA) menyelenggarakan seminar nasional dengan tema “Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Pada Kearifan Lokal Masyarakat Adat Dan Eksistensinya Dalam Hukum Nasional” , di Griya STIPADA Palembang, Selasa (29/10).
Acara dihadiri Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) yang diwakili oleh Asisten III bidang Administrasi Dan Umum Prof Dr HM Edwar Juliartha, Layanan Lembaga Perguruan Tinggi Sumbagsel Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Adat Indonesia (APHA) Dr Laksanto Utomo, Ketua Dewan Pembina Yayasan Dikti STIPADA Dr H Firman Fready Busroh SH MH, Ketua Yayasan STIPADA, Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) IV , Djayo Wikramo, RM Fauwaz Diraja SH Mkn dan peserta lainnya.
Sultan Mahmud Badaruddin IV , Djayo Wikramo, RM Fauwaz Diraja SH Mkn yang menjadi salah satu keynospeaker mengatakan, dalam pengelolaan sumber daya alam berbasis pada kearifan lokal masyarakat adat, Palembang menurutnya telag jauh lebih dahulu menerapkan konsep ini.
“ Karena SDM, SDM sejak dulu ada di Palembang ditambah perairan tawar yang dimiliki Palembang menjadikan Palembang kota yang maju karena transportasi menjadi jalur perdagangan dan konsep itu tetap menghargai kearipan lokal,” katanya.
Begitupula aturan dalam undang-undang simbur cahaya memang benar-benar di jalankan di daerah pedalaman Palembang sehingga pengelolaan SDA dan SDM di Sumsel tidak kebablasan dan ada sangsi yang dijatuhkan bagi mereka yang melanggar.
Dia mencontohkan dalam undang-undang simbur cahaya mengatur mengenai pembukaan hutan tanpa aturan bisa di kenakan sangsi , ganti rugi bagi pelakunya.
Begitu juga jika ada warga yang sengaja membakar rumahnya dan apinya menghanguskan rumah warga sekitar, maka pemilik rumah harus melakukan ganti rugi dengan istilah tepung kampung dengan memotong kerbau, membuat nasi dan diberikan kepada warga yang menjadi korban.
“ Nah untuk saat ini, aturan yang mengadopsi dari undang-undang simbur cahaya ini sebenarnya bisa diterapkan di masyarakat dalam bentuk peraturan daerah dan ini bisa di singkronkan dengan peraturan pusat,” katanya.
Tinggal lagi menurut Fauwaz, kemauan politik dan keseriusan pemerintah kota (Pemkot) Palembang dan pemerintah kabupaten kota di Sumsel untuk merealisasikannya dalam bentuk peraturan darerah, walaupun diakuinya hingga kini kemauan politik dan keseriusan pemerintah untuk menerapkannya yang kini belum muncul.
Sedangkan Asisten III bidang Administrasi Dan Umum Pemprov Sumsel Prof. Dr. HM. Edwar Juliartha, bahwa semenjak 15 hari setelah pelantikan menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel, Pemprov Sumsel menggagas gerakan One Agency One Innovation tujuannya memastikan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan kabupaten/kota memberikan masukan serta solusi terhadap pemecahan masalah yang ada di Provinsi Sumsel. Dengan harapan dalam 1 tahun harus ada inovasi yang lahir.
“Gerakan One Agency One Innovation merupakan gerakkan pertama di Indonesia, sudah ditandatangani oleh seluruh kabupaten/kota dan seluruh OPD, dan menjadi satu-satunya provinsi yang menerapkan kinerja bahwa Kepala Daerah itu dinilai juga dari inovasinya”, katanya.
Kemudian menurutnya tantangan yang dihadapi tidak cukup dengan peraturan dan implementasian yang hanya bagian depan tetapi juga bisa menegaskan,mengelola, dan memanfaatkan potensi yang ada.
“Salah satu kebijakan yang diambil oleh pemerintah yang melarang mengangkut batubara melewati jalan umum karena dapat merugikan kepentingan orang lain, maka dari itu dibuatkan jalanan khusus” katanya.
Tambahnya, Adapun beberapa strategi lain yang dibuat oleh Pemprov Sumsel yakni perbaikan infrastruktur, pembangkit listrik berbahan elpiji, pelabuhan Tanjung Api-Api, jalur kereta api dibuat double track, transportasi sungai dan juga peningkatan pengawasan.
Sedangkan Dr H Firman Fready Busroh SH MH menilai kegiatan ini merupakan seminar kerjasama antara STIPADA dengan APHA yang akan dilaksanakan dua hari sampai besok dalam rangka kita menyoroti masalah pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang tentunya berbasis kearifan lokal.
“Kita lihat bahwa Indonesia kaya akan budaya dan SDA, akan tetapi kekayaan tersebut tidak di pergunakan secara maksimal, bahkan beberapa kasus cukup merugikan masyarakat.Untuk itulah kita mengundang para pakar hukum dari seluruh Indonesia yang tergabung dalam APHA untuk mengkaji dan meneliti kira-kira apa sumbangsih yang akan di berikan kemudian nantinya pemikiran dan ide tersebut di gunakan untuk perbaikan penataan SDA berbasis kearifan lokal”, katanya.
Lanjutnya, target kegiatan ini menurutnya untuk melahirkan suatu pemikiran. Didalam acara ini ada call of paper, dimana beberapa peserta akan membuat suatu tulisan yang nantinya akan buat dalam suatu prosiding.
“Kemudian akan kita berikan kepada pemerintah dan juga orang-orang terkait agar kegiatan ini dapat dirasakan manfaatnya. Bertepatan dengan perayaan Hari Ulang Tahun STIPADA ke 25, saya berharap agar tetap eksis di dunia pendidikan dan dapat melahirkan lulusan ahli hukum yang berkualitas dan bermoral yang tinggi,” katanya.#osk

Baca:  Rika Damayanti menangkan Duta Budaya Berbakat