Pemda Diharapkan Optimalkan Skema Pendanaan

2

Sekjend DPD RI Reydonnyzar Moenek saat menerima cenderamata.

Jakarta, BP–Sekjend DPD RI Reydonnyzar Moenek mengatakan, Pemerintah Daerah (Pemda) diharapkan dapat mengoptimalkan skema pendanaan untuk menjawab tantangan dan peluang peningkatan pendapatan daerah.

“Daerah diberikan kewenangan untuk membiayai pembangunan sesuai kemampuan dan karakteristik wilayahnya melalui lima skema pendanaan regional Infrastruktur development fund, pembiayaan dari swasta, pembiayaan dari pemerintah pusat, pendapatan daerah dan Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU). Melalui skema pendanaan itu, daerah harus mampu mengubah tantangan menjadi peluang,” ujar Reydonnyzar di Padang, Sumbar, Senin (28/10).

Baca:  Siska Marleni : Komite IV DPD RI Perjuangkan Pajak P3 Agar Dikelola Daerah

Menurut Reydonnyzar, ini persoalan bagaimana keberdayaan dan pemberdayaan desa menjadi sebuah keniscayaan dalam menumbuhkembangkan potensi dan pertumbuhan ekonomi desa. Salah satu yang bisa digagas di Sumbar adalah pemberdayaan badan usaha milik desa atau nagari, dimana hak ulayat atas tanah masih dilihat sebagai sebuah hambatan investasi, tapi di situlah kekuatan Sumatera Barat.
Dikatakan, daerah harus memiliki inovasi dengan merubah aset daerah yang tidak diberdayakan menjadi sesuatu yang memiliki nilai jual tinggi.

Baca:  DPD RI Tingkatkan Perwujudan Reformasi Birokrasi

“Hak ulayat atas tanah itu dibuat menjadi memiliki nilai ekonomis tetapi dia tidak boleh diperjualbelikan. Hanya boleh dimanfaatkan bagi kekerabatan adat. Caranya bagaimana, dengan mengkonversikan aset sedemikian rupa menjadi bentuk penyertaan modal,” jelasnya.

Ia menambahkan, daerah dapat menggunakan metode kuantifikasi aset dalam menghitung berapa nilai rekapitulasi aset yang ada dan disertakan dalam penyertaan modal dan kemudian dihitung dalam neraca, sehingga ada prinsip co-sharing dan co-finansing.

Baca:  Siska Marleni: Kawal APBN Dari Sisi Penerimaan Melalui RUU PPND

Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada, Mudrajad Kunjoro mengatakan pemerintah diharapkan tidak campur tangan terlalu dalam pemberdayaan desa melainkan memberikan uluran tangan kepada desa dengan prinsip Tut Wuri Handayani.

“Kebersamaan dan gotong royong antara pemimpin desa, lembaga-lembaga desa dan masyarakat serta arah kebijakan pembangunan desa yang jelas merupakan kunci kesuksesan pembangunan desa,” katanya.

Mudrajad menambahkan, tantangan utama bagi pemerintah pusat membangun konektifitas nasional dan daerah untuk membangun pertumbuhan tinggi yang inklusif.#duk