APBD 2020 Belum Dibahas, Perlu Ada Komunikasi Pimpinan DPRD Sumsel Dengan Pemprov Sumsel

4

BP/DUDY OSKANDAR Elianuddin HB

Palembang, BP–Mantan anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Elianuddin HB menilai masalah APBD 2020 jangan dianggap enteng dan aspeknyanya sangat luas.
“Banyak belum terselesaikan baik infastruktur, supra struktur maupun masalah sosial budaya, DPRD Sumsel jangan euporia kayak mereka masih baru, mereka harus tahu harus segera menyelesaikan tahapan-tahapan yang berkaitan proses ini, APBD 2020 kalau tidak diselesaikan secepatnya akan kalang kabut dan akan membahas proses selanjutnya, memang bisa pakai plapon anggaran 2019 tapi kita tidak mau seperti ini,” katanya, Minggu (27/10).
Untuk itu, menurutnya, perlu adanya komunikasi yang baik antara pihak DPRD Sumsel dan Pemprov Sumsel.
“Pimpinan, dengan eksekutif, TAPD dan pimpinan dewan dengan anggota dewan, bagaimana penjabarannya, tahapan anggaran 2020 sudha jelas mulai Juni sampai November 2019, sudah harus jalan, sekarang KUA PPAS belum jalan, bagaimana kita mau membahas anggaran,” katanya.
Dia berharap anggota DPRD Sumsel periode 2019-2024 harus lebih banyak mempelajari undang-undang, peraturan pemerintah yang berkaitan dengan kinerja, dan berkesinambungan hingga tingkat bawah.
“Dewan harus paham soal aspek hukum sosial budaya, ekonomi sehingga produk pemerintah yang diimplementasi dalam peraturan daerah harus di laksanakan terutama perda memperkuat investasi, dewan jangan nunggu,” katanya.
Selain itu politisi Partai Nasdem juga mengkritisi masalah tenaga ahli di DPRD Sumsel yang harus direkrut yang profesional karena selama ini yang di rekrut orang partai yang tidak ada kerjaan di masukkan sebagai tenaga ahli.
Sebelumnya Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) melaksanakan kunjungan kerja (kunker) ke DPRD Provinsi DKI Jakarta, Senin (9/9).
Kepala Subbagian Legislasi dan Hukum Sekretariat DPRD Provinsi Sumsel Wahyu Harida Utama mengatakan, kunjungan kerja tersebut dilakukan untuk menyelaraskan penyusunan Rancangan APBD tahun anggran 2020 yang saat ini sedang dibahas pihaknya.
“Kami ingin tahu pembahasan APBD 2020 di DKI ini seperti apa, karena memang kami juga akan membahas juga hal seperti ini juga. Kalau memungkinkan, pembahasan APBD 2020 di Sumsel akan dilakukan oleh Anggota DPRD periode sebelumnya,” ujarnya di gedung DPRD DKI.
Di lokasi yang sama, Kepala Subbagian Rumah Tangga, Protokol dan Perjalanan Dinas Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta, Asril Pinayungan Ritonga menjelaskan bahwa pembahasan Rancangan APBD DKI tahun anggaran 2020 akan dibahas jajaran Anggota DPRD periode 2019-2024, meski sebelumnya sempat dibahas jajaran Badan Anggaran DPRD periode sebelumnya.
“Setelah Tata Tertib Anggota periode 2019-2024 rampung maka setelah itu APBD tahun 2020 akan dibahas secepatnya,” terangnya.
Asril juga memastikan kualitas pembahasan APBD Provinsi DKI 2020 yang akan dilakukan Anggota DPRD DKI terpilih periode 2019-2024 akan tetap berkualitas. Pasalnya, akan ada kolaborasi dan sinergitas yang baik dari peran Anggota incumbent DPRD DKI dari periode sebelumnya dengan jumlah yang cukup banyak, yakni 47 orang.
“Karena mereka (anggota) yang lama ini sudah punya pengalaman membahas APBD ini seperti apa, jadi anggota yang baru juga akan banyak belajar soal bahas-bahas APBD kita (DKI) ini. Tapi kita yakin pembahasan APBD 2020 ini akan tetap beri prioritas-prioritas bidang pada umumnya, seperti pendidikan kesehatan dan bidang lain yang bersentuhan dengan masyarakat,” katanya.
Ketua DPRD Sumsel Hj RA Anita Noeringhati mengatakan, kalau pihaknya masih menunggu kesiapan Pemprov Sumsel mengajukan draft APBD 2020.
Anita mengungkapkan, semua tergantung kesiapan pemerintah Provinsi Sumsel.
“Kami dari DPRD siap kok, tinggal dari provinsi,” katanya.#osk

Baca:  Anggaran Kesehatan 5,12 Persen di APBD Sumsel TA 2021, Komisi V DPRD Sumsel Pertanyakan Penambahannya di Bangub