Senator Papua Bentuk Badan Komunikasi

4

Senator Papua deklarasikan badan komunikasi.

Jakarta, BP–Persoalan di Papua hingga saat ini belum terselesaikan. Langkah pemerintah menyelesaikan konflik di sana dinilai gagal.
Sejymlah anggota DPR/DPD RI yang berasal dari Papua dan Papua Barat pun membentuk wadah ‘Badan Komunikasi Anggota DPR/DPD Papua-Papua Barat’ untuk menjembatani pemerintah pusat dan daerah menyelesaikan persoalan tersebut.
Anggota DPD Yorrys Raweyai yang dinobatkan sebagai ketua badan komunikasi itu, mengaku mendapat persetujuan dari 21 orang yang terdiri dari anggota DPR/DPD dapil Papua – Papua Barat.
“Dari 21 anggota DPD dan DPR dari Papua dan Papua Barat menyatakan siap dan setuju. Badan ini dinamakan Badan Komunikasi Anggota DPR dan DPD dari Papua dan Papua Barat,” kata Yorrys kepada sejumlah wartawan di Media Center, Gedung DPR, Jakarta, Jumat (25/10).
Yorrys menambahkan sebagai wadah resmi, Badan Komunikasi Anggota DPR dan DPD melakukan inventarisir berbagai persoalan pada dua provinsi paling timur Indonesia itu. “Kami akan bersama-sama menyelesaikan berbagai persoalan di Papua dan Papua Barat. Dan menginventarisir dan investigasi persoalan di Papua dan Papua Barat,” kata Yorrys.
Badan Komunikasi tersebut lanjut dia, akan bersilaturahmi dengan pimpinan MPR, DPR dan DPD. Selain itu, juga akan meminta waktu untuk bertemu pemerintah, termasuk menteri luar negeri.

Wakil Ketua Badan Komunikasi Komarudin mengatakan, badan ini didirikan untuk menangani masalah di Papua dan Papua Barat, atas dasar dua prinsip bernegara yakni prikemanusiaan dan prikeadilan. “Itulah yang menjadi dasar, sehingga tidak ada alasan dari pihak mana pun untuk menolaknya,” tegas Komarudin.
Dikarakan, tujuan bernegara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Selama ini, kata Komarudin, penyelesaian persoalan yang terjadi di Papua masih jauh dari tujuan bernegara ini. “Kami akan menginventarisir persoalan untuk membantu niat baik Presiden (Jokowi) sehingga tercatat dalam tinta emas negara, dalam penyelesaian persoalan Papua,” kata Komarudin.
Komarudin menambahkan, lembaga seperti ini sudah ada sejak periode sebelumnya, tetapi sekarang ebih kompak karena melihat kondisi di Papua dan Papua Barat. “Papua itu kelihatan tenang, tetapi tidak aman. Penyelesaiannya belum menyentuh persoalan mendasar. Ibarat api, hanya menghalau asap tetapi api tetap berkobar,” jelas Komarudin.
Anggota DPD RI Filep Wamafma meminta pemerintah yang baru agar fokus menyelesaikan persoalan di daerahnya. “Fokus utama kami menyentuh apa yang belum disentuh dan diselesaikan pemerintah. Karena persoalan Papua memiliki histori (sejarah) panjang,” ucap Filep. #duk