Tidak Ada Kontribusi PT KAI Bagi Daerah

3

Palang pintu perlintasan kereta api dalam kota Muaraenim yang sudah satu tahun selesai dibangun Pemkab Muaraenim tetapi tidak kunjung difungsikan PT KAI.  

Muaraenim, BPMeski mengambil keuntungan cukup besar di Kabupaten Muaraenim lewat aktivitas angkutan batubara dari tambang PT BA Tbk Tanjung Enim, PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) sama sekali tidak memberikan kontribusi bagi Kabupaten Muaraenim selaku daerah penghasil.

           Sebaliknya, manajemen PT KAI selalu meminta biaya sewa kepada Pemkab Muaraenim terkait penggunaan aset PT KAI yang akan dikelola Pemkab Muarenim.

            Ironisnya lagi, untuk masalah pengamanan pintu perlintasan sebidang kereta api, yang berada dalam Kota Muaraenim, pihak PT KAI sepenuhnya membebankan kepada Pemkab Muaraenim. Padahal perlintasan sebidang tanpa palang pintu tersebut sudah banyak menelan korban jiwa.  

           Pemkab Muaraenim telah berbesar hati membangun dua unit palang pintu perlintasan sebidang yang berada dalam kota Muaraenim dengan anggaran APBD. Namun sayangnya, sudah satu tahun lebih selesai dibangun, palang pintu perlintasan itu belum juga difungsikan pihak PT KAI.

              Sekda Muaraenim Ir H Hasanudin, MSi ketika diminta tanggapannya mengenai berbagai permasalahan itu menunjukkan kekecewaannya dengan sikap PT KAI.

              “Itu dari zaman Pak H Kalamudin (mantan bupati Muaraenim-red) kita memfasilitasi, termasuk kemudian petugas kita siapkan. Petugas  ilatih dengan biaya kita. Cuma PT KAI tetap meminta  supaya petugas yang menjaga pintu perlintasan itu kita (dari Pemkab Muaraenim-red),” tegas Sekda yang dibincangi usai kegiatan di GOR Pancasila, Rabu (24/10).

              Menurutnya, mestinya masalah penggajian petugas penjaga pintu perlintasan tersebut dari pihak PT KAI. “Kita berharap PT KAI punya inisiatif untuk memberikan pengamanan kepada masyarakatr Muaraenim, agar tidak lagi terjadi kecelakaan itu,” pintanya.

Pemkab Muaraenim telah meminta respon dari PT KAI soal pintu perlintasan yang telah lama selesai dibangun itu agar bisa difungsikan. Namun sampai sekarang pihak PT KAI belum memberikan respon.

Baca:  Surat Suara DPRD Kabupaten Masih Kurang

            “Masalah pengkajian itu, kita siap bekerja sama kalaupun harus ada sharing, untuk duduk bersama sama. Utamanya masalah pintu perlintasan yang ada dalam kota Muaraenim karena korban terus berjatuhan,” jelasnya.

Padahal, anggaran yang diperlukan tidak terlalu besar. Untuk lintas tertentu bisa pakai underpass seperti pintu perlintasan menuju rumah tumbuh. “Pemda siap sharing, namun PT KAI segalanya yang berkaitan penggunaan asetnya minta sewa, ini sudah tidak wajar,” tegasnya.

Baca:  Unjuk Rasa di Lahat dan Muaraenim Di Sikapi Polda Sumsel

         Contohnya pihak PT KAI minta sewa soal pemakaian lahan asetnya untuk penataan taman adipura. Padahal Pemkab Muaraenim punya kewenangan, punya kapasitas untuk mengatur, karena sepenuhnya menjadi kewenangan bupati.

          Ketika ditanya, apakah ada rencana Pemkab Muaraenim untuk mengenakan pajak tertentu kepada PT KAI, Hasanuddin mengatakan, “Memang ada wacana penarikan pajak PBB, saya sudah pinta, tapi sampai sekarang belum bisa dikenakan pajak PBB.”

         Sekda mengaku PT KAI belum ada memberikan kontribusi kepada Pemkab Muaraenim masalah angkutan batubara. Masalah kontribusi angkutan belum ada. Kontribusi yang diharapkan memberikan fasilitas kepada Muaraenim.#nur