Pengamat Prediksi Konten Hoaks dan Fitnah Jadi Ancaman Pilkada 2020 di Sumsel

14

BP/DUDY OSKANDAR Pengamat Komunikasi dari Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang Dr Yenrizal Tarmizi

Palembang, BP–Media sosial diprediksi menjadi platform, yang banyak digunakan peserta Pilkada 2020 untuk berkampanye.
Namun sayangnya, kampanye Pilkada di media sosial kerap kali diwarnai konten- konten hoaks, fitnah hingga ujaran kebencian.
Menurut Pengamat Komunikasi dari Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang Dr Yenrizal Tarmizi, informasi atau berita hoaks akan ramai di Pilkada nanti, dan akan dimanfaatkan peserta Pilkada.
“Pilkada pasti ramai isu hoaks, semakin kencang medsos ini maka semakin memperkeru suasana. Apalagi warga bisa membuat berita singkat sendiri di medsos,” kata Yenrizal, Selasa (15/10).
Menurutnya, informasi hoaks itu akan terjadi sejak berlangsungnya tahapan kampanye, hingga penetapan pasangan calon terpilih, yang tujuannya untuk menggiring “menekan” opini publik.
“Jadi dari tahapan kampamye sudah mulai hoaks itu, dimana proses komunikasi politik bukan hanya saat pencoblosan saja,” katanya.
Maka dari itu Yenrizal menilai, perlu ada upaya dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu untuk melakukan pengaturan, maupun antisipasi menghadapi konten jahat tersebut.
“KPU harus selektif dimana media center KPU harus jadi acuan utama pemberitaan mulai tahapan hingga calon. KPU harus aktif dan media center sudah ada, dan bagaimana memanfaatkannya,” katanya.
Sementara pengamat Hukum dari UIN Raden Fatah Palembang Dr Sadi berpendapat bahwa tidak ada masalah jika suatu media melakukan pembentukan opini publik atau framing dalam hal ini konteks politik.
“Di undang-undang sudah jelas bahwa framing itu tidak masalah, asal sesuai dengan kaidah produk jurnalistik. Serta apa yang diinformasikan itu berdasarkan fakta yang ada bukannya mengaburkan fakta.
Tapi, jika ada wartawan yang membuat tulisan dari sesuatu yang tidak ada, kemungkinan akan terkena kode etik jurnalistik. Wartawan juga harus objektif, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan dalam pemberitaan,” katanya.#osk