Koalisi NGO Sumsel dan Jambi: Ada yang Janggal Dengan Permen LHK

4

BP/IST Koalisi Anti Perusakan Hutan Sumatera Selatan-Jambi

Palembang,BP–Koalisi Anti Perusakan Hutan Sumatera Selatan-Jambi mencurigai penerbitan Permen LHK Nomor P.7/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2019 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan. Koalisi beranggotan 36 LSM itu menduga, Permen yang mulai berlaku 24 April 2019, diterbitkan untuk memudahkan PT Marga Bara Jaya (MBJ) mendapatan izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), untuk membangun jalan khusus angkutan batubara melewati kawasan Hutan Harapan, yang merupakan hutan tropis dataran rendah tersisa di Sumatera.
Menurut Ali Goik, koordinator koalisi, Permen LHK Nomor P.7 itu diterbitkan untuk mengganti Permen LHK Nomor P. 27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018. Padahal, Permen LHK nomor P.27 itu diterbitkan 13 Juli 2018, atau baru 8 bulan berlaku. “Penerbitan Permen LHK itu janggal karena belum setahun berlaku tapi sudah diganti.
“Kami curiga, kehadiran Permen yang baru adalah untuk mengakomodasi PT MBJ agar bisa membangun jalan khusus angkutan batubara melewati Hutan Harapan,” papar Ali Goik yang juga direktur Yayasan Depati ini,” katanya, Selasa (15/10).
Kecurigaan koalisi LSM dua propinsi ini menurutnya beralasan. Pada Permen LHK yang lama, Pasal 12 Ayat (1) huruf a menyebutkan bahwa Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) untuk kegiatan pertambangan mineral dan batubara tidak diberikan pada kawasan hutan produksi yang dibebani Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem (IUPHHK-RE) dalam Hutan Alam atau pencadangan Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Desa. Hutan Harapan dikelola oleh PT Restorasi Ekosistem Indonesia (Reki) berdasarkan IUPHHK-RE yang diterbitkan KLHK.
“Pada Permen LHK yang baru, sebetulnya tidak ada yang diubah, tapi ada penambahkan pada Pasal 12 Ayat 1 huruf c, yang sebelumnya tidak ada,” katanya.
Bunyi Pasal 12 Ayat 1 huruf c adalah, bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan terhadap permohonan untuk kegiatan jalan angkut produksi pertambangan.
Ketua SBC Abdul Haris menyoroti frasa, ‘dikecualikan terhadap permohonan untuk kegiatan jalan angkut produksi pertambangan’.
“Kalimat ini yang kami curigai. KLHK dengan sengaja mengubah Permen yang lama dengan Permen yang baru, agar PT MBJ bisa membangun jalan khusus angkutan batubara dalam kawasan Hutan Harapan, tanpa menabrak aturan yang sudah ada,” kata Abdul Haris.
Padahal menurutnya, kawasan yang dilewati jalan khusus angkutan batubara itu merupakan hutan dataran rendah tersisa di perbatasan Sumatera Selatan dan Jambi.
” Pihak koalisi 36 LSM di Sumatera Selatan dan Jambi ini menduga, kejanggalan sudah tercium saat pembahasan Dokumen Analisa Dampak Lingkungan (Andal) Rencana Kegiatan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) PT MBJ.
“Rapat yang digelar Komisi Penilai Amdal Pusat, berlangsung tiga kali: Kantor KLHK Jakarta 20 Februari 2019; Palembang, 27 Maret 2019; dan di kantor KLHK Jakarta lagi, 1 Juli 2019,” katanya.
Pada dua kali rapat awal, sebagian besar peserta menolak rencana pembangunan jalan khusus angkutan batubara melewati kawasan Hutan Harapan. Penolakan itu terkait dengan Permen LHK Nomor P. 27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018, sehingga tidak memungkinkan PT MBJ mendapatkan izin membangun jalan di kawasan yang sudah dibebani IUPHHK-RE.
Namun, menjelang rapat ketiga, tiba-tiba KLHK menerbitkan Permen Nomor P.7/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2019. Kehadiran Permen LHK yang baru ini ternyata “maknyos”.
“Pihak kementerian sudah terang-terangan memihak PT MBJ. Permen LHK yang semula melarang pemberian IPPKH di kawasan yang sudah dibebani izin, dengan mudah bisa diubah, demi memuluskan langkah PT MBJ,” terang Ali Goik.
Melalui dokumen yang sudah direvisi, PT MBJ mengusulkan dua trase jalan khusus angkutan batubara, yakni di dalam kawasan Hutan Harapan, dan di luar kawasan Hutan Harapan.
Saat rapat Komisi Penilai Amdal Pusat, 1 Juli 2019, sebagian besar peserta tetap keberatan jika jalan dimaksud melewati Hutan Harapan. Meski demikian, dalam berita acara, tidak ada ketegasan menyangkut trase jalan yang akan dilewati PT MBJ.
Yang menarik, meski belum ada keputusan terkait trase jalan khusus angkutan batubara yang akan dilewati PT MBJ, dikabarkan Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) KLHK sudah memberikan rekomendasi. Isinya menyetujui trase jalan yang akan dilewati PT MBJ, yakni melewati kawasan Hutan Harapan.
PT MBJ saat ini tengah menunggu persertujuan Menteri LHK. “Kemungkinan besar PT MBJ akan mendapat izin pinjam pakai kawasan hutan, karena tidak ada pertaturan yang dilanggar,” kata seorang sumber di KLHK, yang dikutik Koalisi Anti Perusakan Hutan. Jika KLHK menerbitkan IPPKH kepada PT MBJ, dan Hutan Harapan akan dilewati jalan khusus angkutan batubara, dikhawatir kawasan hutan tropis dataran rendah tersisa di Sumatera terancam akan habis, mengingat akses masuk ke dalam kawasan makin terbuka.
KLHK Tak Berani Hadapi “Orang Kuat” Dalam keterangan persnya, Koalisi LSM dari dua propinsi ini meminta PT MBJ tidak perlu membangun jalan baru, karena dampak yang akan ditimbulkan. Sebab, jalan yang ada dan sudah digunakan selama ini untuk mengangkut batubara, dari lokasi tambang menuju stocpile, masih layak digunakan.
Jalan yang disebut warga sebagai jalan Conoco Philip ini, sudah lama dimanfaatkan perusahaan tambang batubara. Selain itu, menurut Ali Goik, masih ada jalan alternatif lain, yakni melewati jalan yang selama ini dimanfaatkan dan berada dalam kawasan Hutan Tanaman Industri (HTI) milik PT Sejahtera Bahagia Bersama (SBB).
Namun, dikabarkan, PT SBB keberatan jika jalan yang berada di lahan konsesi mereka dimanfaatkan untuk dilewati angkutan batubara. Menurut Ali Goik, baik PT MBJ maupun KLHK, tidak berani memanfaatkan jalan yang berada di kawasan HTI milik PT SBB. Padahal, jalan HTI ini jauh lebih aman dan tidak menimbulkan dampak berarti jika dilewati oleh angkutan batubara.
“Kalau membuat jalan baru dan melewati hutan tropis dataran rendah tersisa di Sumatera, kami dengan tegas menolak,” ujarnya. “Orang kementerian (KLHK, red.) tidak berani memanfaatkan jalan dimaksud. Ada orang ‘kuat’ di perusahaan HTI milik Haji Alim, sehingga jalan khusus angkutan batubara akhirnya mengorbankan Hutan Harapan,” ungkap Ali Goik. #osk