Pemprov Sumsel Tak Kunjung Mampu Menemukan ‘Jurus Ampuh’ Bencana Karhutla

6

Bagindo Togar

Palembang, BP–Kota Palembang dan beberapa kota di sekitarnya terpapar kabut asap ekstrem, sehingga membuat jarak pandang berkurang drastis pada Senin (14/10). Kali ini kondisinya lebih parah dari hari-hari sebelumnya.
Pemerhati Sosial dan Politik dari Forum Demokrasi Sriwijaya (Fordes) Bagindo Togar Butar Butar mengatakan, permasalahan kabut asap ini menjadi musibah tahunan yang selalu terjadi dialami sejumlah daerah. Namun pemerintah Sumatera Selatan (Sumsel) , pemerintah daerah di Sumsel tak kunjung mampu menemukan “resep serta jurus ampuh” tatkala bencana Karhutla mulai merebak ke lokasi yang rawan atau peka terjadi ke pembakaran massal?.

“Masalah kabut asap ini bukan pertama kali kan sudah hampir setiap tahun bahkan sudah jadi bencana musiman. Tentunya pemerintah harus menjalankan strategi kebijakan yang antisipatif. Dimana kekuatan utama dalam meminimalkan masalah ini adalah dengan penegakan Law Enforcement yang mengacu pada ragam upaya pencegahan, monitoring, pendidikan serta sosialiasi regulasi atas bahaya karhutla dan lain lain,” kata Bagindo, Senin (14/10).

Lebih lanjut dia mengatakan wewenang dan tugas penanggulang bencana, kurang efektif bila diarahkan tugas maupun tanggungjawabnya kepada pemerintah pusat semata, dalam konteks ini BNPB/ BNPD. Perencanaan dan kinerja koordinatif antar pemerintah daerah dengan badan yang ditugaskan pemerintah mutlak untuk dijadikan blue print tugas kolektif, sehingga bencana ini mampu ditekan hingga titik terendah sehingga tidak meresahkan serta menambah derita masyrakat.
Menurutnya, usaha yang dilaksanakan oleh BNPB adalah cara teknis konvensional, mainstream juga tergolong biaya tinggi, dengan penyemprotan atau water bombing dari udara ke hot spots menggunakan helikopter, penyemprotan dengan armada pemadam kebakaran dan rekayasa awan atau hujan buatan. Boleh disimpulkan sangat jauh dari upaya pencegahan.
“Disinilah dituntut tugas, fungsi dan tanggung jawab pemerintah daerah, terkait konkritisasi prinsip desentralisasi yang diberikan terhadap Pemda, berhakekat untuk mendekatkan para aparatur pemerintah hingga di pelosok daerah (Desa) untuk merekam, menginvetaris dan merumuskan permasalahan di tengah masyarakat berikut merespon cepat melalui kebijakan yang strategis juga solutif,” katanya.
Dia mengatakan, elite pemerintah daerah agar mampu bertindak revolusioner dalam mengimplementasikan kebijakannya terkait bencana karhutla.
Disisi lain secara klasik, pembakaran masih menjadi cara yang murah mudah dan tepat guna untuk membuka lahan perkebunan.
Kemudian, ada juga aksi sederhana yang pantas untuk diinisiasi oleh pemerintah daerah, dengan membuka serta merawat lahan terbuka hijau sebanyak mungkin di ibukota kabupaten/kota tentu saja harus aktif meningkatkan frekuensi penyiraman aneka pohon/tanaman dengan menambah armada truk tangki air atau mengoperasionalkan armada truk pemadam kebakaran untuk menyemprot seluruh seluruh tanaman pohon yang tersebar disemua sisi penjuru pemukiman penduduk di Ibukota kabupaten/kota.

Baca:  Beberapa Hari ke Depan Sumsel Alami Cuaca Kering

“Upaya ini bermanfaat untuk menaikkan Uap maupun partikel uap air diudara lingkungan aktfitas para warga. Bukankah sang pemilik alam bumi sriwijaya ini telah menganugerahi begitu banyaknya aliran sungai? pemerintah jangan sampai lengah, bersikap pasrah atau menyerahkan bencana ulah manusia ini kepada Allah saja. Kurangi wacana dan retorika, saatnya bekerja dengan bertindak nyata, agar rakyat tak semakin menderita,” katanya.
Sedangkan Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel H. Nasrun Umar menegaskan segala upaya penanggulangan bencana karhutla telah dilakukan Pemprov. Sumsel termasuk menurunkan satuan tugas khusus untuk menangani karhutlah.

Baca:  Karhutla KLHK Gagal Menjaga Hutan

“Gubernur Sumsel sangat konsen terhadap karhutla dan bencana asap. Hari ini saya ditugaskan langsung untuk mendengarkan secara langsung dari BMKG apa saja penyebab kian pekatnya asap yang menyelimuti kota Palembang. Beliau sengaja memanggil Kepala BMKG untuk dimintai penjelasannya guna disampikan pada masyarakat melalui rekan wartawan seperti apa sesungguhnya yang terjadi,” kata Sekda dalam rilisnya, Senin (14/10).

Dikatakan Nasrun, Gubernur Sumsel sudah sangat reaktif menangani kasus karhutlah di Provinsi Sumsel. Melihat kondisi kabut asap yang kian pekat, Nasrun menuturkan Pemprov Sumsel telah memperhatikan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) yang meningkat.

“Pak gubernur memberikan himbauan kepada masyarakat Kota Palembang untuk menggunakan masker, apabila tidak ada kegiatan yang tidak mendesak tidak usah meninggalkan rumah dan keluar kantor,” imbuh Sekda.

Nasrun kembali mengatakan, Pemprov Sumsel melalui BPBD telah membuka sejumlah titik lokasi sebagai tempat singgah bagi warga yang mengalami sesak napas terutama yang akan bepergian terutama di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang. Tujuannya tidak lain untuk mengantisipasi apabila ada warga yang berpergian mengalami sesak napas secara mendadak.

“Masyarakat yang tiba-tiba mendadak mengalami sesak napas bisa memanfaatkan posko atau rumah singgah (safe house) yang telah dibentuk. Disana ada tabung oksigen dan sejumlah kelengkapan peralatan penanganan pertama untuk masyarakat. Di samping itu juga kita telah lakukan pembagian masker disejumlah ruas jalan di dalam Kota Palembang,” tambah Nasrun.

Baca:  Tangkap dan Proses Hukum Pembakar Lahan

Sekda menegaskan, Pemprov Sumsel sudah cukup tanggap dalam mengatasi bencana karhutlah, bahkan jauh hari dari prediksi puncak musim kemarau akan terjadi pada bulan Februari 2019, gubernur telah mengluarkan statemen darurat asap dan membentuk satgas khusus sebelum terjadinya musim kemarau.

“Ini adalah bencana, upaya kita sudah maksimal karena itu masyarakat juga kita ajak untuk menyikapi bencana ini dengan hati yang dingin. Jangan saling salahkan agar bencana ini segera dapat diatasi. Dan yang terpenting perbanyak berdoa agar hujan segera turun,” tandasnya.

Sementara itu Kepala BMKG Stasiun Kenten, Nuga Putrantijo dalam paparannya mengatakan, pada Senin (14/10) pagi kabut asap yang menyelimuti kota Palembang memang cukup pekat jika dibanding dengan sehari sebelumnya. Namun dia menegaskan tidak ada pernyataan yang signifikan mengenai jumlah hotspot di wilayah Sumsel.

“Penyebabnya adalah arah angin, dimana angin dominan dari arah timur dan kiriman asap dari perbatasan daerah Jambi. Kondisi suhu dipermukaan lebih dingin dari udara atas, sehingga asap yang diatas turun, itu juga yang menyebabkan asap turun ke bawah,” tegas Nuga.

Ia juga mengungkapkan, kemarau pada tahun 2019 ini lebih kering jika dibanding dengan kemarau pada tahun 2018, oleh sebab itu kondisi yang ada saat ini memerlukan perhatian dari semua pihak.

“Yang kami amati adalah debu/ partikulat (PM 10) indikator dari ISPU, dibeberapa tempat PM 10 meningkat yang berhak mengeluarkan kondisiudara sehat ataupun tidak sehat adalah KLHK maupun Dinkes,” pungkasnya.#osk