Batalkan RUU Kontroversial

5

BP/DUDY OSKANDAR
Aripin Kalender

Palembang, BP

Masa kerja pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla atau JK serta anggota DPR periode 2014-2019 akan segera berakhir. Di akhir masa kerja mereka, sejumlah undang-undang direvisi.

Namun ternyata undang-undang yang direvisi menuai polemik, kontroversi, bahkan penolakan publik. Meski demikian, ada revisi yang tetap disahkan menjadi undang-undang oleh DPR bersama pemerintah, yakni UU KPK.

Revisi UU KPK yang kini sudah diketuk palu oleh DPR bersama pemerintah masih menuai pro dan kontra. Bahkan, ada sejumlah pihak yang berencana mengajukan gugatan.

Baca:  RUU RTRI Perkuat Eksitensi Negara

Sementara, beberapa revisi undang-undang yang menuai polemik tengah dalam pembahasan anggota DPR. Sebagian tinggal menunggu rapat paripurna untuk pengesahannya menjadi undang-undang.

Ketua Masyarakat Miskin Kota (MMK) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel)  Aripin Kalender menilai salah satu  RUU Pertanahan  dimana masyarakat yang memiliki tanah namun tidak mau di gusur bisa dipenjara.

“ Itu  jelas bermasalah, untuk siapa RUU Pertanahan itu, berarti  untuk pemodal dan pemerintah,” katanya, Kamis (26/9).

Baca:  RUU Jasa Konstruksi Disahkan Juni 2016

Dia melihat dalam RUU yang kontroversial tersebut tidak ada lagi nilai-nilai Pancasila, filosofinya ,” Tidak ada lagi nilai-nilai kebersamaan untuk masyarakat dalam RUU tersebut, seperti orang yang punya ternak di kampung-kampung dan daerah-daerah mereka satu sama lain akan menjadi musuh dengan sesama tetangga mereka jika RUU ini diterapkan, selama ini kehidupan petani berternak, wajar petani kalau ada hewannya masuk lahan orang, namanya binatang, apakah binatang itu tahu itu perkarangan rumah, yang buat RUU ini yang dak keruan,” katanya.

Baca:  RUU RTRI Perkuat Eksitensi Negara

Karena itu pihaknya mendesak kepada pemerintah dan DPR RI untuk membatalkan RUU yang kontroversial tersebut.#osk